Tim WFQR IV Gagalkan Penyelundupan Puluhan TKI ke Malaysia
Minggu, 26/03/2017 19:36:49
Puluhan TKI yang akan berangkat secara ilegal berhasil diamankan Tim WFQR Lantamal IV. Para TKI tersebut dibawa ke Posal Lagoi untuk pemeriksaan lebih lanjut. (Foto: Dispenal Lantamal IV)

KABARBATAM.COM, BATAM- Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Posal Lagoi Lantamal IV menggagalkan upaya penyelundupan puluhan TKI ke Malaysia, Sabtu (23/3/2017). Sebanyak 33 TKI tersebut berhasil diamankan WFQR dan dibawa ke Pos TNI AL Lagoi, Bintan, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Komandan Lantamal IV Laksma TNI S Irawan mengatakan, upaya penggagalan pengiriman TKI secara ilegal itu bermula dari ditemukannya tiga orang berenang di laut sambil berteriak minta tolong di alur pelayaran pelabuhan Bandar Bentan Telani (BBT) oleh Tim WFQR IV dari Posal Lagoi yang melakukan patroli laut.

Ketiga warga itu langsung dievakuasi dan dibawa ke Pos TNI AL (Posal) Lagoi untuk periksa kesehatannya dan dimintai keterangan lebih lanjut.

"Ketiganya mengaku bagian dari 33 TKI ilegal yang gagal diberangkatkan dari Batam menuju Malaysia karena boat pancung (perahu cepat) yang mereka tumpangi mengalami kebocoran,” ungkap Irawan kepada wartawan, Minggu (26/3/2017).

Ia menjelaskan, setelah dilakukan pendalaman atas keterangan yang diberikan ketiga warga itu, diperoleh informasi bahwa masih ada 30 TKI lainnya masih berada di sekitar perairan Pulau Panjang, Kepri.
Berbekal informasi itu, Tim WFQR Lantamal IV dengan menggunakan Kapal Patkamla Lingga bergerak menuju Pulau Panjang untuk melakukan evakuasi.

"Setelah dilakukan penyisiran di perairan sekitar Pulau Panjang, tim berhasil menemukan 30 TKI tersebut. Rata-rata kondisi TKI dalam keadaan lemas dan mengalami trauma. Untuk itu, setibanya di Posal Lagoi, para TKI dilakukan pemeriksaan kesehatan," kata Irawan.
Adapun nakhoda dan pengurus yang memberangkatkan TKI (tekong) dilakukan tes urine untuk mengetahui apakah ada penyalahgunaan narkoba atau tidak.

Irawan mengimbau seluruh TKI yang akan berangkat keluar negeri agar menggunakan agen penyalur resmi dan berangkat secara legal. Dengan demikian, sambung Irawan, keberadaan mereka di Malaysia terdata dan terpantau oleh pemerintah.

Kepada penyedia jasa penyalur TKI ilegal, Irawan memperingatkan untuk menghentikan kegiatannya. Karena pengiriman TKI secara ilegal selain melanggar hukum juga sangat berbahaya bagi keselamatan TKI  sendiri.

“Sudah banyak kecelakaan laut yang menimpa TKI bahkan merenggut nyawa mereka. Hendaknya hal ini dijadikan pelajaran, hentikan pengiriman TKI secara ilegal. Dengan menggunakan jalur resmi, negara dapat memantau dan memberikan bantuan hukum manakala para pahlawan devisa negara ini mengalami permasalahan hukum,” tegasnya.

Mengakhiri press release yang dilaksanakan di Posal Lagoi, mantan Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmabar tersebut menegaskan tim WFQR Lantamal IV beserta jajarannya tidak akan pernah lelah untuk terus menjaga dan mengawal keamanan setiap jengkal perairan Kepri.

“Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Lantamal IV untuk terus menjaga keamanan setiap jengkal perairan Kepri, semua yang dilakukan oleh prajurit WFQR Lantamal IV semata-mata adalah tugas yang diamanahkan oleh negara," kata Irawan.

"Kondisi keamanan perairan Kepri dan Selat Malaka harus tetap terjaga sehingga harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia akan tetap terjaga,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, tim melakukan pendalaman terhadap 33 TKI untuk mengungkap siapa yang menjadi aktor di balik pengiriman TKI secara ilegal. Lantamal IV melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini BNP2TKI untuk penanganan lebih lanjut terhadap para TKI tersebut. (adi)



Editor  : Andi Cahyadi
Tags
   
   bintan
BP BATAM
JAKARTA, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam sebentar lagi memiliki Biro Ekonomi Kreatif. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru BP Batam tersebut sudah dikaji dan didalami Kementerian ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)  akan memanggil dinas terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri untuk membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) ..