DPRD Kepri Sahkan Sembilan Perda sepanjang Tahun 2017
Kamis, 30/11/2017 15:09:08
Paripurna DPRD Kepri. (Foto: Kepridays)

TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- Menjelang akhir tahun, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melaporkan kinerja DPRD Kepri selama tahun 2017 ini. Melalui juru bicaranya, Asep Nurdin, sepanjang tahun ini DPRD Kepri menghasilkan sembilan peraturan daerah (perda).

Adapun perda yang telah disahkan antara lain, adalah; Perda Ketenagalistrikan, Perda Pajak Daerah, Perda Retribusi Daerah dan Perda Bantuan Hukum. Perda lainnya yang telah disahkan, adalah LPP APBD 2017, Perda Perubahan APBD 2017, dan Perda APBD 2018. 

“Sedangkan dua perda lagi yang akan segera disahkan adalah Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perubahan RPJMD 2016-2021,” kata Asep Nurdin di ruang paripurna DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (30/11/2017). 

Selain menyelesaikan sembilan perda, DPRD Kepri juga masih tahap pembahasan Ranperda Pengelolaan Pelayaran dan Perairan. Namun masih ditunda. Penundaan ini disebabkan belum selesainya naskah akademis, dan masih belum selesainya aturan hukum terkait kewenangan provinsi di wilayah laut.

Ranperda lain yang belum selesai adalah Ranperda Pertambangan dan Ranperda Perlindungan Hak Perempuan. Untuk Ranperda Pertambangan, batal diusulkan karena tidak adanya anggaran. Sedangkan Ranperda Perlindungan Hak Perempuan ditunda karena keterbatasan waktu. 

“Ranperda Zonasi Pulau Kecil juga ditunda karena belum ada dokumen teknis. Sama seperti Ranperda Penyertaan Modal Barang Milik Daerah dan Ranperda Produk Hukum,” kata Asep.

Untuk diketahui, tahun 2014 lalu, DPRD berhasil melahirkan enam Perda. Sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi tujuh perda dari usulan 21 perda. Tahun 2016, DPRD juga berhasil mengesahkan delapan perda dari usulan 15 ranperda.  Sedangkan untuk tahun 2017 ini, usulan ranperda 17 dengan realisasi sembilan perda. (rls/zal)



Editor  : Andi Cahyadi
Tags
   
   apbd-kepri
   
   dprd-kepri
   
   tanjungpinang
BP BATAM
JAKARTA, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam sebentar lagi memiliki Biro Ekonomi Kreatif. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru BP Batam tersebut sudah dikaji dan didalami Kementerian ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)  akan memanggil dinas terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri untuk membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) ..