Perda Pendidikan Disahkan, Kepri akan Terapkan Sistem Zonasi PPDB
Senin, 11/12/2017 13:12:03
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan Alex Guspeneldi menyampaikan laporannya seusai membacakan laporan akhir panitia khusus DPRD Kepri, di ruang paripurna, Senin (11/12/2017). (Foto: Humas DPRD Kepri)

TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- Provinsi Kepri akhirnya memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan. Dengan adanya perda tersebut, diharapkan dunia pendidikan akan menjadi lebih cerah dan terjamin. 

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan Alex Guspeneldi mengatakan bahwa Perda ini juga mengatur tentang pengelolaan Pendidikan Menengah dan Khusus.

“Juga akan mengatur tentang masalah perizinan bagi sekolah –sekolah baru,” kata Alex saat membacakan laporan akhir panitia khusus DPRD Kepri, di ruang paripurna, Senin (11/12/2017). Untuk Perda ini, akan memuat tentang pendidikan keagamaan akhlak mulia.

Selain itu, di dalamnya juga mengatur tentang pendidikan adat istiadat, bahasa dan sastra, kewirausahaan, pendidikan kemaritiman dan pertanian. Tak hanya itu, dalam perda ini juga mengatur tentang pendidikan anti korupsi, bela negara, lingkungan alam dan sekitar.

Dalam Perda ini juga mengatur tentang zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Nantinya, setiap sekolah harus memberikan alokasi 70 persen untuk anak di sekitar sekolah, 20 persen di luar sekolah. Sisanya lima persen diberikan kepada siswa berprestasi dan lima persennya lagi kepada siswa tidak mampu.

Perda ini merupakan wujud dari pengalihan kewenangan SMU/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Kepri.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyambut baik kehadiran Perda ini. Pemprov, kata Nurdin, mendukung penuh kehadiran Perda ini demi perbaikan sistem pendidikan di Kepri. “Pemprov mendukung penuh perda inisiatif ini. Kami juga akan mendorong pelaksanaan perda ini secara konsisten demi melahirkan anak Kepri yang hebat,” kata Nurdin.

Sebelum disahkannya Perda ini, sempat terjadi perdebatan waktu pelaksanaan. Anggota DPRD Kepri Asmin Patros mempertanyakan soal dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang tidak diperhitungkan dalam besaran anggaran Pendidikan 20 persen.  
“Jika disahkan langsung, maka akan berpengaruh kepada APBD 2018 yang sudah disahkan kemarin. Jangan sampai kita melanggar perda yang kita buat sendiri,” kata Asmin. Paripurna, akhirnya menyepakati dana BOS ini dibahas lebih lanjut. (rls/zal)


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   dprd-kepri
   
   tanjungpinang
BP BATAM
JAKARTA, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam sebentar lagi memiliki Biro Ekonomi Kreatif. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru BP Batam tersebut sudah dikaji dan didalami Kementerian ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)  akan memanggil dinas terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri untuk membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) ..