Sidang Bisa Secara Online, Anda tak Perlu Hadir di Pengadilan
Jumat, 06/04/2018 15:16:28
Ilustrasi

KABARBATAM.com- Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan era yang serba online dan digital, memungkinan semua aktivitas bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mengikuti perkembangan zaman tersebut, Mahkmah Agung (MA) memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara di pengadilan untuk dilakukan secara elektronik.

Hal tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 3 Tahun 2018 tentang Adminitrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali pada 29 Maret 2018 ini merupakan bentuk keseriusan MA dalam merespon aspirasi masyarakat terkait modernisasi penyelenggaraan peradilan.

"Perma Nomor 3 Tahun 2018 merupakan reformasi di bidang hukum acara dengan memanfaatkan teknologi informasi," tulis Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah dalam keterangan tertulis, Jumat (6/4/2018).

Menurut Abdullah, Perma tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sulit dijangkau dengan waktu yang cepat. Sehingga, Perma tersebut akan memberikan kemudahan bagi siapapun untuk mengajukan tuntutan hak, baik gugatan maupun permohonan tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

Adapun serangkaian proses sidang mulai dari penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha negara bisa dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. 

Sekadar informasi bahwa, perkara secara elektronik berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar. Dalam Perma ini disebutkan panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. 

"Sehingga panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang," papar Abdullah. 

Salinan putusan/penetapan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan/penetapan diucapkan. Khusus dalam perkara kepailitan/PKPU, salinan putusan/penetapan pengadilan dikirim kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan/penetapan diucapkan.

Menurut Abdullah, dengan sistem elektronik ini, setidaknya dapat dirasakan oleh masyarakat seperti mempercepat waktu proses perkara, mengurangi biaya proses perkara, dan memberikan pembelajaran bagi aparatur pengadilan dan masyarakat untuk mengubah mindset dan culturset.

"Tak hanya itu, dengan sistem ini juga dapat mempersempit dan meniadakan kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku dan pelanggaran kode etik serta pedoman perilaku seluruh aparatur pengadilan," tambah Abdullah.

Adapun dalam waktu 6 bulan sejak berlakunya perma ini, Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan, menetapkan peraturan pelaksanaan dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara di tiap-tiap lingkungan peradilan. 


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   hukum
   
   nasional-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Dalam menjalin konektivitas bersama masyarakat membangun kebersamaan dan membangun kreativitas para kawula muda, BP Batam akan membuka acara BP Batam Pesta Komunitas Ajang ..
KEPRI
ANAMBAS, KABARBATAM.com- Upaya pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban kapal Puskel Pemkab Anambas yang tenggelam, Kamis (11/10/2018) malam di perairan Dusun Etang, Anambas, Provinsi ..