Jumaga Minta KPID Berperan Tangkal Penyebaran Hoax melalui Siaran
Senin, 23/04/2018 14:31:54
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menerima kunjungan Komisioner KPID di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (23/4/2018). (Foto: Humas DPRD Kepri)

TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak meminta agar Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Kepri berperan aktif menangkal penyebaran hoax melalui siaran. Sebab, saat ini penyebaran berita hoax dan paham radikal diduga juga menggunakan saluran siaran.

Menurut Jumaga, ada bahaya besar yang mengancam bila penyebar berita hoax dan juga fitnah tersebut tidak ditindak dengan tegas. Bahaya besar yang dimaksud adalah bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Pesan saya, KPID harus terus aktif mengawasi isi siaran dari radio, televisi, dan tv kabel yang ada di Kepri. Karena informasi yang keliru tidak hanya menghancurkan ekonomi , namun juga NKRI,” kata Jumaga saat menerima Komisioner KPID di ruang kerjanya, Senin (23/4/2018).

Untuk itu, ia meminta kepada KPID mengawasi konten siaran secara terus menerus. Misalnya, untuk radio, Jumaga meminta agar lembaga penyiaran tersebut meminta daftar isi siaran berjangka waktu. Sedangkan untuk isi siaran televisi, bisa dipantau dengan menggunakan alat yang dibutuhkan. “Kalau memang butuh alat, usulkan saja agar nanti dianggarkan,” ucapnya.

Selain peralatan, Jumaga juga menyarankan agar kerjasama yang sudah terjalin dengan pihak kepolisian dapat ditingkatkan. Menanggapi hal ini, Ketua KPID Ahmadi mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan usulan yang disampaikan Ketua DPRD Kepri. KPID sebagai lembaga penyiaran juga konsen dalam memberantas hoax di Kepri. Untuk itu, ke depan KPID akan serius mengawasi seluruh siaran yang ada di Kepri ini.

“Komitmen kami adalah meningkatkan kualitas siaran dengan pengawasan. Jika memang ada yang melanggar, kami akan menegur hingga sanksi paling berat berupa pencabutan ijin,” kata Ahmadi

Di tempat yang sama, Komisioner KPID James Papilaya mengatakan bahwa pihaknya terus membuka diri untuk menerima laporan masyarakat. 

“Kemarin, sudah ada laporan dari masyarakat. Sudah kami panggil untuk diklarifikasi,” kata James. Saat ini, tercatat setidaknya 108 lembaga penyiaran tersebar di seluruh Provinsi Kepri baik berupa siaran radio, televisi, dan TV Kabel. (*)


Editor  : Anwar
Tags
   
   tanjungpinang
BP BATAM
JAKARTA, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam sebentar lagi memiliki Biro Ekonomi Kreatif. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru BP Batam tersebut sudah dikaji dan didalami Kementerian ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)  akan memanggil dinas terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri untuk membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) ..