Ruang Udara Natuna Dikuasai Singapura, Ini Pernyataan Ketua DPR RI
Selasa, 24/04/2018 18:32:54
Pesawat F-16 milik TNI mengudara di sekitar perairan Natuna. (Foto: net)

NATUNA, KABARBATAM.com- Polemik terkait kawasan ruang udara atau FIR (flight information region) Natuna kembali mencuat seiring kunjungan rombongan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke pulau terdepan NKRI tersebut. Hadir dalam kunjungan itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet. 

Sampai saat ini, kawasan ruang udara atau FIR Natuna, Provinsi Kepri, masih dikuasai Singapura. Penguasaan itu bukan baru-baru ini, melainkan sejak tahun 1946. Negeri Singa itu, termasuk Malaysia, tidak hanya menguasai ruang udara Natuna, tetapi juga Batam, Tanjungpinang, dan Karimun. 

Tak heran, seluruh aktivitas penerbangan di Indonesia yang akan menggunakan kawasan ruang udara di Blok ABC di Provinsi Kepri, harus melapor ke Singapura. Ironi, sebagai negara berdaulat, wilayah udara kita masih dikuasai negara lain. 

Penguasaan FIR Natuna oleh asing kembali memantik perhatian DPR. Melalui ketuanya, Bamsoet meminta agar Indonesia, melalui Presiden RI memperjuangkan agar ruang udara Blok ABC dikuasai oleh negara.
 
"Harus sepenuhnya dipegang oleh Indonesia," ujarnya, di sela kunjungannya ke Natuna bersama Panglima TNI. Ruang udara di Natuna, menurutnya, sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di langit perbatasan Indonesia.

Bamsoet mengatakan, FIR Natuna harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. "Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa DPR RI sangat serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Lembaga yang dipimpinnya bahkan sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.

"Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, dalam realisasi APBN 2017, DPR RI setidaknya telah menggelontorkan Rp 1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan. 

Ditambahkan Bamsoet, problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan Indonesia. 

"Dengan kerja sama yang solid antara DPR RI dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat," tutur Bamsoet.

Sekadar diketahui, ruang udara Blok ABC berada di atas Kepulauan Riau (Kepri) meliputi; Batam, Tanjungpinang, Karimun, dan Natuna. Ruang udara Blok ABC masih dikendalikan oleh Singapura dan Malaysia ketika dua negara tersebut masih di bawah jajahan Inggris, yakni sejak 1946. 

Atas penguasaan ini, pesawat Indonesia yang terbang ke kawasan tersebut harus melapor ke otoritas Singapura. Sesuai UU Nomor 1 tahun 2009, pengambilalihan dapat dilakukan pada tahun 2024. Namun, Presiden Jokowi menginginkan agar pengambilalihan itu dipercepat menjadi 2019.

Penguasaan terhadap ruang udara tersebut akan memberikan pengaruh besar dalam berbagai sektor, utamanya pertahanan dan keamanan udara. Selain itu, dengan mengambil alih ruang udara blok ABC, hal itu akan membawa dampak yang besar terhadap pendapatan negara dari segi ekonomi, melalui pemasukan atas lalu lintas pesawat komersil. 

Meski sebagian ruang udara Indonesia dikuasai oleh Singapura dan Malaysia, Indonesia juga mengontrol ruang udara negara lain, yakni sebagian wilayah Filipina dan Pulau Christmast Australia.


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   metropolitan-
   
   nasional-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan penghargaan dan apresiasi kepada perusahaan PMA yang telah berkonstribusi dalam membangun dan memajukan perekonomian ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan beroperasinya KEK Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (8/12/2018). Realisasi ..