Asosiasi Pengusaha Tetap Menginginkan FTZ Menyeluruh di Batam
Selasa, 08/05/2018 16:44:28
Suasana dan aktivitas di kawasan Pelabuhan Batuampar, Batam. (Foto: Dok BP Batam)

BATAM, KABARBATAM.com- Rencana pemerintah mengubah status Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ditentang kalangan asosiasi dan himpunan pengusaha di Batam. Mereka menilai, status FTZ Batam masih bisa diandalkan untuk menjadi tumpuan ekonomi kawasan ini. 

Sebanyak 15 asosiasi dan himpunan pengusaha di Batam yang bernaung dalam wadah Kadin Kepri menyatakan keberatannya jika status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam diganti menjadi KEK. Keberatan itu dituangkan dalam surat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri, No: 39/KU/KADIN-Kepri/IV/2018, perihal: Usulan dan Tanggapan KEK Batam. Surat yang ditandatangani 15 asosiasi dan himpunan pengusaha tersebut ditujukan ke Presiden RI Joko Widodo. 

Ketua Umum Kadin Kepri, Akhmad Maruf Maulana, mengatakan, sikap penolakan terhadap status KEK tersebut menindaklanjuti aspirasi segenap pengusaha yang bergabung dalam asosiasi dan himpunan pengusaha dalam wadah Kadin Kepri terkait rencana pemerintah yang akan mengubah status FTZ Batam menjadi KEK. 

"Dengan segala pertimbangan dan pengalaman yang ada, Kadin Kepri bersama asosiasi dan himpunan pengusaha di Batam menyampaikan keberatan status FTZ Batam dirubah menjadi KEK," kata Maruf, baru-baru ini. Ia menyatakan bahwa, asosiasi dan himpunan pengusaha yang tergabung dalam wadah Kepri tetap menginginkan status FTZ sampai batas waktu yang ditetapkan pemerintah berdasarkan undang-undang.

"Berdasarkan PP No 46 tahun 2007 yang diperkuat dengan UU No 44 tahun 2007 Pulau Batam ditetapkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diberikan kekhususan berlaku selama 70 tahun. Namun (FTZ) ini belum genap separuh perjalanan, akan diganti dengan KEK. Kadin Kepri bersama asosiasi dan himpunan pengusaha menolak rencana tersebut," ujarnya. 

Kadin Kepri bersama asosiasi pengusaha, sambung Maruf, berpandangan bahwa perubahan FTZ ke rezim KEK justru birokrasinya mengalami kemunduran. "Birokrasinya sangat panjang, sehingga sulit diharapkan keberhasilannya," ujar Maruf. 

Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim mengatakan, masalah kepastian hukum berusaha menjadi alasan utama asosiasi pengusaha menolak status KEK Batam. “Jika berubah lagi, maka itu merupakan langkah mundur. Karena dapat menimbulkan kebingungan,” jelasnya.

Osman berharap agar pemerintah tetap mempertahankan status FTZ, bahkan jika perlu FTZ lebih diperkuat lagi. Selain masa berlakunya selama 70 tahun, FTZ juga dianggap masih bisa menjadi tumpuan ekonomi Batam jika dibenahi lebih baik. “Lebih baik dipertahankan dan diperkuat lewat pemberian insentif,” ujarnya. 

Dalam surat Kadin Kepri yang ditandatangan 15 ketua asosiasi dan himpunan pengusaha, para pengusaha menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, pengusaha meminta agar Batam dikembalikan ke awal mula pembangunannya, yakni berada langsung di bawah Presiden dalam bentuk otorita dengan fasilitas KEK maritim menyeluruh.

Kedua, kalangan asosiasi pengusaha meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengubah status FTZ Batam. Ketiga, pengusaha berharap agar daerah seperti Pulau yang sejak awal dibangun sebagai bagian pemerintahan yang bersifat tertentu atau khusus, dirubah menjadi daerah bersifat umum seperti daerah lainnya di Indonesia yang baru diberi fasilitas KEK. 


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam meluncurkan BP Batam Layanan Keliling (BLINK), yakni  pengoperasian dua kendaraan yang secara khusus melayani pengurusan Izin Peralihan ..
KEPRI
NATUNA, KABARBATAM.com- Upacara Peringatan ‎Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna berlangsung khidmat, Jumat (17/8/2018) pagi. Upacara ..