Dekopinda: Status KEK Sangat Merugikan Pelaku UKM di Batam
Minggu, 13/05/2018 18:44:52
Syarifuddin Andi Bola. (Foto: Wartakepri)

BATAM, KABARBATAM.com-  Penolakan terhadap status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam terus menggelinding. Kali ini penolakan datang dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Batam. Mereka menolak status KEK karena sangat berdampak terhadap pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Ketua Dekopinda Batam, Sarifuddin Andi Bola mengatakan, status Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) saat ini masih bagus untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Batam. 

Justru pemerintah perlu memperkuat status FTZ tersebut, misalnya dengan pemberian insentif-insentif dan fasilitas yang dapat membuat investor maupun pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi di Batam. 

Bukan sebaliknya, kata Andi Bola, mengubah status FTZ menjadi KEK yang justru bisa merugikan pelaku usaha, terutama pelaku UMKM di Batam. Seluruh pelaku UKM maupun UMKM di Batam saat ini berada di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan ditetapkan pemerintah. 

Itu artinya, ungkap Andi Bola, dengan penerapan KEK di beberapa kawasan di Pulau Batam maka semua produk yang diproduksi di luar KEK dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM sebesar 10 persen. 

"Hal ini tentu sangat berdampak terhadap kelangsungan UMKM di Batam. Sekadar diketahui, keberadaan pelaku UKM maupun UMKM tak dipungkiri ikut memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Batam. Sehingga, Dekopinda yang ikut membawahi seluruh UKM dan UMKM di Batam menolak rencana penerapan status KEK di Batam," tegasnya. 

Andi Bola mengaku bahwa pihaknya tidak ujug-ujug menolak status KEK, terutama penerapan PPnBM di Pulau Batam. Perjuangan menolak pungutan PPnBM di Batam sudah dilakukan Andi Bola bersama dua rekannya, yakni Akhmad Maruf Maulana dan Sujak Widodo. 

Andi Bola bahkan mengenang, perjuangan mereka menolak penerapan PPnBM di Batam pada tahun 2001 berujung pada penangkapan mereka oleh polisi. 

"Kala itu, pemerintah melalui Presiden Abdurahman Wahid menerapkan aturan PPnBM di Pulau Batam. Kami dengan tegas menolak. Saya bersama dua rekan lainnya, Akhmad Maruf Maulana dan Sujak Widodo melakukan demo, menolak penerapan PPnBM. Saat itu, kami menggelar aksi di Kantor Pajak," ujarnya. 

"Kami menentang kebijakan tersebut karena berdampak terhadap kelangsungan dunia usaha di Batam. Karena penolakan tersebut, kami sampai diamankan polisi dan dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan," tambahnya. 

Penolakan keras yang dilakukan Andi Bola bersama dua rekannya tersebut dan juga masyarakat Batam berbauh manis. Setahun berselang, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang memudahkan masuknya arus lalu lintas barang di Batam. Kala itu, pemerintah bahkan sampai lima kali menunda Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.

"Kami ingin menyampaikan bahwa penolakan penerapan PPnBM yang kami lakukan bukan tiba-tiba muncul sekarang, tetapi sudah pernah kami lakukan sebelumnya. Sehingga kami tahu betul apa dampak penerapan PPnBM bagi dunia usaha, terutama bagi pelaku UMKM," tuturnya. 

Andi Bola menyatakan bahwa pihaknya secara tegas telah menyatakan penolakan status KEK di Batam. Penolakan tersebut dibuktikan dengan menandatangani Pernyataan Sikap asosiasi dan himpunan pengusaha yang barada dalam wadah Kadin Kepri terkait rencana pemerintah mentransformasi status FTZ Batam menjadi KEK. 

"Kami menginginkan agar pemerintah tetap mempertahankan status FTZ menyeluruh di Pulau Batam. Adanya pungutan PPnBM, terutama bagi usaha yang berada di luar KEK Batam justru bisa menimbulkan gejolak bagi perekonomian Batam. Hal itu tentunya juga bisa mengancam kelangsungan usaha bagi pelaku UKM dan UMKM di Batam," tegasnya. 

Andi Bola menilai, sejauh ini belum ada daerah yang berhasil dalam penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayahnya. Bahkan dari sekian banyak wilayah yang akan ditetapkan pemerintah menjadi KEK di luar Pulau Batam, sambung Andi Bola, belum terlihat kemajuan yang berarti. 

"Dari yang kami ketahui, dari 14 wilayah yang ditetapkan pemerintah menjadi KEK, belum ada satupun wilayah yang berhasil dalam penerapan KEK di wilayahnya. Hal ini lah yang mendasari kami agar status KEK menyeluruh di Pulau Batam tetap  dipertahankan," pungkasnya. (aan)



Editor  : Anwar
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Merespon keinginan dunia usaha agar proses perizinan cepat, mudah, dan langsung terintegrasi secara online, Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Sosialisasi Kemudahan ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau memberikan bantaun dana sebesar Rp50 Juta kepada pengurus Masjid Dhiyaul Janah, Kelurahan Tembesi, Sagulung, Kota ..