Pemprov Kepri Raih 7 Kali WTP, BPK: Ada Temuan yang Harus Ditindaklanjuti
Senin, 21/05/2018 15:22:17
Rapat paripurna DPRD Kepri terkait penyampaian hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Kepri di Gedung DPRD Kepri. (Foto: Humas DPRD Kepri)

TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Anggota V BPK RI, Isma Yatun, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kepri atas keberhasilannya tersebut. Namun demikian, keberhasilan Pemprov Kepri mendapat WTP ini bukan tanpa masalah. BPK, menurut Isma, menemukan beberapa temuan. 

“Kami memberikan apresiasi atas keberhasian tujuh kali mendapatkan opini WTP ini. Namun, tanpa mengurangi keberhasilan ini, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam laporan keuangan Pemprov Kepri,” kata Isma saat menyampaikan sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Kepri, Senin (21/5/2018).

Dia mengungkapkan, beberapa permasalahan itu di antaranya adalah sistem pengendalian keuangan intern yang masih belum maksimal diterapkan. Salah satunya adalah terdapat beasiswa sebesar Rp1,9 miliar yang tidak tersalurkan.

Selain itu, investasi Pemprov Kepri sebesar Rp43,41 miliar dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi. “Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan masih belum berjalan dengan baik,” ungkapnya. 

Salah satu sebabnya adalah terdapat pengeluaran jasa publikasi sebesar Rp390 juta yang masih menggunakan media yang belum terverifikasi Dewan Pers.

BPK yakin, Pemprov Kepri akan segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan jawaban kepada BPK segera. “Jawaban dapat disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan,” jelasnya.

Sedangkan untuk DPRD Kepri, BPK membuka pintu untuk melakukan konsultasi atas materi-materi pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Kepri memberi selamat atas keberhasilan Pemprov Kepri meraih opini WTP dari BPK RI. Namun demikian, seluruh catatan dan temuan tersebut, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kepri.

DPRD Kepri, kata Jumaga, akan segera membentuk Panitia Khusus yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “Pansus ini nantinya akan membahas laporan hasil pemeriksaan BPK ini,” kata Jumaga dalam paripurna. (*)


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   tanjungpinang
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Penutupan acara BP Batam Bersyiar berlangsung pada Selasa (5/6/2018) bertempat di pelataran Welcome To Batam (WTB). Acara yang berlangsung dari tanggal 20 Mei lalu berujung ..
KEPRI
TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengirimkan empat personel untuk membantu pencarian korban KM Sinar Bangun yang ..