Nuryanto Tidak Ingin Batam Dijadikan Kota Percobaan
Jumat , 01/06/2018 21:43:24
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto. (Foto: Tribunnewsbatam.com)

BATAM, KABRBATAM.com- Ketua DPRD Kota Batam kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin Batam menjadi kota percobaan dengan terbitnya berbagai regulasi dari pemerintah terkait kawasan ekonomi di Batam. Perlu kajian yang mendalam dan komprehensif bila kawasan ekonomi Batam ingin dirubah, dari FTZ menjadi KEK. 

"Rencana penerapan KEK di Batam harus dikaji ulang. Pemerintah harus hati-hati bila ingin menerapkan status KEK Batam karena menyangkut hidup orang banyak. Tidak hanya industri di luar KEK tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha lainnya," ujar Nuryanto di Gedung DPRD Batam baru-baru ini. 

Penyataan agar pemerintah mengkaji dengan baik rencana penerapan KEK sebelumnya sudah pernah disampaikan pria yang akrab disapa Cak Nur ini. "Keinginan kita agar Batam tidak dijadikan kota percobaan, sudah pernah saya sampaikan pada Maret 2016 lalu.   

"Saya hanya ingin menyampaikan agar perlu kehati-hatian dalam menerapkan status kawasan ekonomi Batam. Jangan ada kesan bahwa Batam menjadi kota percobaan dengan munculnya berbagai regulasi," ujar Nuryanto.

Seiring berjalannya waktu, sambung Nuryanto, rencana transformasi FTZ ke KEK yang disampaikan dalam sosialisi tersebut menjadi pertimbangan kalangan dunia usaha saat ini. DPRD Batam yang tidak masuk dalam Dewan Kawasan maupun Tim Teknis tentu sangat minim informasi atas permasalahan tersebut. 

Menyikapi hal itu, Cak Nur berharap agar pemerintah daerah maupun Pusat dapat menjelaskan secara gamblang tentang konsep KEK kepasa masyarakat.  Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, dan Gubernur Kepri seharusnya mengambil peran agar menjelaskan hal tersebut. 

"Saya rasa masyarakat dan pengusaha berhak tahu secara detail bentuk KEK yang ditawarkan pemerintah pusat itu seperti apa,? jelasnya. 

Dalam asumsi bahwa mereka sebagai investor yang berinvestasi di kawasan FTZ akan mendapatkan fasilitas selama 70 tahun. Namun baru berjalan sekitar 12 tahun, sudah ada perubahan peraturan baru lagi. "Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha dan memicu munculnya keraguan di kalangan investor," tegasnya. (aan)


Editor  : Andi Cahyadi
Tags
   
   parlemen
BP BATAM
JAKARTA, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam sebentar lagi memiliki Biro Ekonomi Kreatif. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru BP Batam tersebut sudah dikaji dan didalami Kementerian ..
KEPRI
TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- Bantuan dan donasi dari masyarakat Provinsi Kepri untuk membantu korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala (Sulteng) terkumpul mencapai Rp1 miliar lebih. ..