Pelaku UMKM dan FORPPI akan Demo Tolak Wacana Penerapan KEK di Batam
Selasa, 05/06/2018 00:11:15
Ketua Umum Dekopinda Kota Batam Sarifuddin Abdi Bola. *Foto: wartakepri)

BATAM, KABARBATAM.com- Dalam beberapa pekan ke depan, kalangan dunia usaha, khususnya pelaku UMKM akan berunjuk rasa menolak wacana penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. Pelaku UMKM dengan tegas menolak rencana pemerintah menerapkan status KEK di Batam.   

Penegasan tersebut akan diikuti aksi demonstrasi yang akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan. Pelaku usaha mengaku akan terkena dampak dari penerapan status kawasan ekonomi Batam tersebut. 

"Para pelaku usaha yang bergerak di bidang Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) akan berunjuk rasa menolak wacana penerapan KEK di Batam. Kami dengan tegas menolak status kawasan ekonomi Batam tersebut," ungkap Ketua Dekopinda Batam Sarifuddin Andi Bola, Senin (4/6/2018). 

Pelaku UMKM atau perusahaan-perusahaan yang berada di luar KEK yang selama ini mensupport kawasan industri di Batam merasa dirugikan dengan pemberlakukan KEK. 

"Sistem yang dianut KEK tak ubahnya bergaya kapitalis. Hal ini tidak sejalan dengan upaya pemerintah mengembangkan sektor UMKM di Tanah Air. Belum lagi, aturan-aturan yang akan membebani pelaku usaha khususnya UMKM yang berada di luar KEK," ujar seorang pelaku UMKM di Kota Batam. 

Selain para pelaku UMKM, Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Batam juga akan melakukan aksi demo menolak wacana penerapan KEK di Batam. FORPPI berkeyakinan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ) Batam masih layak dipertahankan. 

"Jika ada kekurangan pada FTZ selama ini seharusnya tinggal menambahkan saja kekurangannya. Misalnya menambah fasilitas maupun insentif bagi investor yang menanamkan modalnya di Batam. Bukan justru melemahkan status FTZ," ujar Ketua FORPPI Martin Tandirura. 

Ia mengatakan bahwa, di saat ekonomi Batam mulai membaik dengan masuknya beberapa investor baru, di sisi lain pemerintah justru tidak konsisten dalam menerapkan aturan. "Jelas dalam undang-undang bahwa penerapan FTZ berlaku selama 70 tahun," tegasnya. 

Pihaknya meminta pemerintah agar konsisten dalam mengawal undang-undang FTZ Batam. Saat ini, sambung Martin, puluhan investror sudah menyatakan minatnya berinvestasi di Batam. Salah satu keistimewaan yang menarik mereka mau berinvestasi di Batam karena status Batam sebagai KPBPB/FTZ. (aan) 



Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menggelar festival budaya berskala internasional yang bertajuk Batam International Culture Carnival (BICC) 2018. Event ini kerja sama ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan beroperasinya KEK Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (8/12/2018). Realisasi ..