Presiden Tak Ingin Ambil Langkah Gegabah Tetapkan KEK Batam
Selasa, 05/06/2018 14:01:36
Ketua Kadin Kepri Akhmad Maruf Maulana berbincang dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution di sela acara Buka Puasa Bersama Kadin Indonesia. (Foto: Ist)

BATAM, KABARBATAM.com- Presiden RI Joko Widodo menyatakan tidak akan mengambil langkah gegabah dengan buru-buru menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Batam. Perlu pertimbangan yang matang, terlebih wacana penerapan KEK mendapat penolakan dari berbagai kalangan, terutama kalangan dunia usaha. 

Demikian pandangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbincang dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri di sela acara Buka Puasa Bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (4/6/2018). 

"Presiden dengan tegas menyatakan akan memperhatikan saran dan masukan dari kalangan dunia usaha, terutama pelaku UMKM di Batam. Tidak mudah untuk mengubah status kawasan ekonomi Batam dari FTZ ke KEK," ungkap Ketua Kadin Kepri Akhmad Maruf Maulana kepada Kabarbatam.com, seusai bertemu dengan Presiden Jokowi. 

Seperti yang disampaikan Presiden bahwa pihaknya tidak mungkin mengambil langkah gegabah untuk mengubah status FTZ Batam menjadi KEK. Presiden akan menampung seluruh saran dan masukan yang disampaikan kalangan dunia usaha di Batam terkait wacana penerapan KEK. 

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai wacana transformasi FTZ ke KEK akan dibahas dalam sidang kabinet. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan meminta masukan dari Prof Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie selalu mantan Kepala Otorita Batam. 

"Presiden menyatakan akan meminta masukan Bapak BJ Habibie. Kami mengapresiasi Presiden Jokowi telah menerima masukan dan saran yang disampaikan oleh kalangan dunia usaha, terutama pelaku UMKM di Batam yang paling merasakan dampak jika KEK diberlakukan," ujar Maruf. 

Dalam kesempatan tersebut Kadin Kepri dan Kadin Batam juga telah menyerahkan Pernyataan Sikap dan Deklarasi Asosiasi/Himpunan Dunia Usaha se-Kota Batam dan Pelaku UMKM terkait penolakan status KEK kepada Presiden Jokowi. 

Maruf berharap agar pemerintah, dalam hal ini Presiden benar-benar mempertimbangkan dengan matang wacana transformasi FTZ ke KEK. Yang diinginkan kalangan dunia usaha saat ini adalah kepastian hukum dalam berusaha agar investor merasa nyaman berinvestasi di Pulau Batam. 

Pihaknya menilai, status FTZ saat ini harus bisa dipertahankan. Kalaupun ada kekurangan, FTZ bisa diperkuat dengan menambah fasilitas-fasilitas maupun insentif yang ada pada KEK. Saat ini, perekonomian di Batam mulai membaik seiring masuknya beberapa investor baru.

Menyusul kemudian akan ada puluhan investor lainnya akan masuk ke Batam pada tahun ini. Para investor memilih Batam sebagai tujuan investasi salah satunya karena tertarik dengan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ) yang berlaku saat ini. 

"Harapan kami agar pemerintah tetap konsisten menjadikan Batam sebagai KPBPB/FTZ untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen. Kami yakin, Batam tetap mampu bersaing dengan status FTZ yang berlaku saat ini," pungkasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Maruf juga bertemu dan berbincang dengan Menko Perekonomian RI Darmin Nasution. Maruf menyampaikan masukan dan aspirasi dari kalangan dunia usaha di Batam terkait penolakan KEK. Menindaklanjuti hal itu, Darmin akan mengundang Kadin dan asosiasi/himpunan pengusaha Kota Batam untuk membahas hal tersebut. (war)


Editor  : Anwar
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
JAKARTA, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam sebentar lagi memiliki Biro Ekonomi Kreatif. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru BP Batam tersebut sudah dikaji dan didalami Kementerian ..
KEPRI
TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- Bantuan dan donasi dari masyarakat Provinsi Kepri untuk membantu korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala (Sulteng) terkumpul mencapai Rp1 miliar lebih. ..