Banyak Aset Pemprov Kepri Tidak Didukung Bukti Kepemilikan
Rabu, 04/07/2018 15:45:47
Paripurna pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam sidang Paripurna, di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (2/7/2018). (Foto: Humas DPRD Kepri)

TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- DPRD Provinsi Kepulauan Riau mensahkan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam sidang Paripurna, di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (2/7/2018). 

Sebelum disahkan, Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan catatan khusus kepada Pemprov Kepri untuk segera diperbaiki.

Pertama adalah ketidaktertiban Pemprov Kepri dalam penatausahaan aset-aset milik daerah. Selain itu, dari segi administrasi, banyak aset milik Pemprov Kepri yang dalam pembuktiaan kepemilikan aset tidak ada. 

"Pembuktian aset, khususnya pada aset tanah dan bangunan banyak yang belum dilengkapi dengan sertifikat," kata Ketua Pansus, Rudi Chua di ruang rapat paripurna.

Atas dasar itu, Pansus menyampaikan usulan perbaikan dalam pengelolaan barang milik daerah daerah dan pengamanan aset. Salah satunya adalah dengan melakukan pendataan dan inventarisasi ulang secara lengkap dan mutakhir. 

"Data aset juga dibuat sebagai data final yang bersifat permanen. Sehingga apabila terjadi pergantian pejabat, yang bertanggungjawab atas data tersebut tetap ada," kata Rudi. 

Selanjutnya, Pemprov diminta melakukan pemetaan aset tanah dan bangunan yang bermasalah karena tidak memiliki sertifikat dan bukti kepemilikan. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki, Pemprov memiliki 113 aset tanah dan bangunan yang berasal dari 90 aset asal Pemprov Riau dan 23 aset yang sudah diserahkan, namun belum memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB).

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menambahkan, persoalan terbesar dalam pengamanan barang milik daerah adalah sertifikat kepemilikan atas nama Pemprov Kepri. Untuk mengatasi itu, Jumaga menyarankan agar segera melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, kantor Wilayah Kepri. 

"Saya juga meminta agar dibentuk tim inventarisasi dan sertifikasi aset tanah dan bangunan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Sehingga, pemanfaatan aset bernilai ekonomis dapat meningkatkan kontribusi kepada pendapatan asli daerah ini," tegas Jumaga.

Menanggapi ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan DPRD Kepri. "Temuan ini akan kami tindaklanjuti. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan penelusuran dokumen milik daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat," janji Nurdin.

Hadir dalam rapat paripurna ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepri, kepala OPD, dan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. (*)


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   tanjungpinang
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Merespon keinginan dunia usaha agar proses perizinan cepat, mudah, dan langsung terintegrasi secara online, Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Sosialisasi Kemudahan ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau memberikan bantaun dana sebesar Rp50 Juta kepada pengurus Masjid Dhiyaul Janah, Kelurahan Tembesi, Sagulung, Kota ..