Penuhi Kebutuhan Kepri, Nurdin Minta agar Kran Impor Beras Dibuka
Sabtu , 14/04/2018 18:47:20
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun saat menghadiri Rakor Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan BI di Batam.

BATAM, KABARBATAM.com- Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad kembali menyuarakan harapan agar keran impor beras untuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bisa dibuka.

Hal itu disuarakan pimpinan daerah mengingat Kepri bukanlah daerah penghasil beras. Untuk memenuhi kebutuhan beras, Kepri masih mengandalkan beras dari gudang di Cipinang, Jakarta.
Ongkos logistik untuk pengangkutan beras tersebut juga terbilang mahal.

Belum lagi jika stok beras di gudang asal menipis karena tergantung musim panen raya, akan berimbas pada harga jual beras di Kepri, khususnya Kota Batam.

Hal tersebut disampaikan kedua kepala daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, Jumat (13/4/2018) di Hotel Radisson, Batam. 

Rakor ini turut dihadiri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Agus Matowardojo, dan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. 

"Kami harapkan impor beras untuk Kepri bisa dilakukan supaya rentang kendalinya tidak jauh," ujar Nurdin. Terkait permintaan tersebut, Nurdin mengaku bahwa Pemprov Kepri sudah menyurati pemerintah pusat.

Kebutuhan pokok ini juga menjadi salah satu komponen untuk menghitung Upah Minimum Sektoral (UMS) di Kepri, khususnya Batam. Jika harga kebutuhan pokok terus naik, juga berdampak pada upah, sementara UMS Kota Batam saat ini tergolong tertinggi di Indonesia

"Jawaban dari Pak Menteri (Menteri Perdagangan) tadi, beliau akan mempelajari dulu karena juga harus menghitung kepentingan nasional, terutama petani. Tapi kita yakin, untuk penduduk Kepri yang hanya 2 juta orang ini tak akan terlalu membebankan negara. Kiami juga akan perketat pengawasannya," ujar Nurdin.

Amsakar menambahkan, Batam harus bisa menjaga daya saingnya, terutama dari sektor perburuhan. Salah satu yang menjadi konsen investor ketika masuk ke Batam adalah upah buruh dan kemungkinan kenaikan upah terjadi setiap tahun.

"Di kawasan lain seperti Vietnam, investor bisa tenang karena upah buruhnya murah dan pasti. Mereka tidak puyeng memikirkan," kata Amsakar.

Pihaknya mengaku kesulitan melakukan pengendalian harga. Sebab Batam bukan daerah penghasil sehingga harus mendatangkan seluruh kebutuhan pokoknya dari daerah lain. "Jawaban dari Pak Menteri tadi, kementerian akan menyelesaikan masalah ini dengan menggelontorkannya lewat Bulog. Bulog boleh mengimpor, tapi apakah bisa langsung dari Batam impornya, belum tahu," ujarnya.

Menjawab persoalan importasi beras ini, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, untuk impor beras tetap mesti mengacu pada Bulog. Bulog juga punya kewenangan untuk mengarahkan berasnya masuk ke pelabuhan tertentu di Indonesia.

"Biasanya kebijakan Bulog ini pengadaannya terpusat. Tapi importasi masuk ke pelabuhan mana, mereka yang atur. Tak harus lewat Jakarta. Bisa masuk dari Surabaya, Belawan, dan lainnya," kata Oke. (*)


Editor  : Andi Cahyadi
Tags
   
   advetorial
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Acara pembukaan Kejuaraan Nasional Bandung Karate Club (BKC) 2018 bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam dibuka dengan resmi oleh Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana ..
KEPRI
BINTAN, KABARBATAM.com- Usulan pengajuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2019 telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Bintan Apri Sujadi. Usulan UMK tersebut sebesar ..