Perizinan Investasi Makin Mudah dengan Online Single Submission
Jumat, 20/07/2018 18:21:47
Suasana kegiatan Sosialisasi Kemudahan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) yang diselenggarakan BP Batam, Kamis (19/7/2018). (Foto: Marwahkepri)

BATAM, KABARBATAM.com- Merespon keinginan dunia usaha agar proses perizinan cepat, mudah, dan langsung terintegrasi secara online, Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Sosialisasi Kemudahan Berusaha Melulai Online Single Submission (OSS) kepada kalangan dunia usaha di Batam, Kamis (19/7/2018). 

Online Single Submission (OSS) adalah sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik (online) yang diperuntukkan bagi kalangan dunia usaha. OSS diharapkan mampu menyederhanakan perizinan berusaha, baik di pusat maupun daerah.

"Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk merespon keinginan pengusaha, salah satunya agar pelaksanaan OSS bisa berjalan lancar," ungkap Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Kamis (19/7/2018). 

Lukita mengungkapkan, BP Batam menyambut baik program pemerintah ini.  OSS belum lama ini diluncurkan secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perekonomian bersama BKPM. Dikatakan Lukita, perubahan dalam sistem tersebut cukup drastis. Meski demikian, sistem ini memudahkan pelaku usaha untuk memantau proses perizinan melalui smartphone. 

"Dengan sistem ini, semua proses perizinan berada dalam satu layanan yakni OSS. Pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Batam misalnya, bisa mendaftar ke sistem ini dan mengecek proses  perizinan yang dia lakukan melalui smartphone," jelasnya.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya; Ketua Tim Persiapan OSS dari Kemenko Perekonomian Muwasiq Muhammad Noor, staf khusus Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawady, dan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. 

Kalangan dunia usaha, baik asosiasi maupun himpunan pengusaha di Batam berharap sistem ini semakin memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi, khususnya di Pulau Batam. 

Sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS ini juga diharapkan mampu menarik minat investor berinvestasi di Batam, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Batam ke depan. 

Terkait dengan rencana pemerintah menjadikan BP Batam sebagai pilot project penerapan OSS dan sentra pelatihan petugas OSS di Tanah Air, disambut baik Lukita. Ia mendukung rencana tersebut mengingat Batam memiliki instrumen peralatan, sistem jaringan terintegrasi, dan instrumen pendukung yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perekonomian berkeinginan menjadikan Batam sebagai lokasi pelatihan bagi petugas penerapan OSS di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera.

Hal itu disampaikan Muwasiq Muhammad Noor mewakili Kementerian Perekonomian saat hadir dalam kegiatan Sosialisasi Kemudahan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) di Batam. 

"Batam akan kami jadikan sebagai training centre untuk OSS. Hal ini ditempuh agar tidak semuanya dilakukan di Kantor Kemenko Perekonomian," kata Muwasiq.

Senada, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Ady Soegiharto mengatakan, BP Batam memang memiliki Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) yang di dalamnya terdapat kelas dengan fasilitas komputer.

"Ini menjadi tantangan bagi kami dengan dipilihnya BP Batam BP Batam menjadi pusat pelatihan bagi petugas penerapan OSS untuk wilayah Sumatera," ujarnya. Sekadar diketahui, sistem Online Single Submission (OSS) diluncurkan Kementerian Perekonomian, Senin (8/7/2918). 

Sistem ini diharapkan mampu mempermudah sistem perizinan berusaha bagi investor di Indonesia, baik pusat maupun daerah. Serta regulasi untuk para investor menjadi lebih mudah. (*)


Editor  : Anwar
Tags
   
   bp-batam
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar kejuaraan panahan bertajuk Batam Open Archery Championship 2018, selama tiga hari mulai Jumat (19/10/2018) hingga Minggu (21/10/2018). ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)  akan memanggil dinas terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri untuk membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) ..