Pembebasan Kewajiban Uang Muka untuk Rumah Pertama Resmi Berlaku
Jumat, 03/08/2018 13:48:51
Ilustrasi

KABARBATAM.com- Bank Indonesia (BI) resmi mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai ketentuan baru Loan to Value. 

Peraturan bernomor: 20/8/PBI/2018 tersebut menjelaskan tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Aturan terbaru ini merupakan stimulus pertumbuhan kredit usai kenaikan suku bunga acuan 7 Days Repo Rate 50 basis poin menjadi 5,25 persen. 

"Kebijakan LTV/FTV Bank Indonesia merupakan bagian dari bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi," tulis Bank Indonesia dalam rilisnya, Rabu (1/8/2018).

Intinya, jika dalam aturan LTV sebelumnya pada pembelian rumah pertama, BI mengatur DP harus 10 persen dari harga rumah, kini bank sentral ini membebaskan mengenai besaran DP tersebut. "Jadi kami sudah tidak atur mengenai besaran LTV untuk rumah pertama, itu diserahkan kepada manajemen resiko masing-masing perbankan," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, BI juga menyederhanakan ketentuan LTV untuk urutan kepemilikan rumah. Jika di aturan sebelumnya kepemilikan rumah kedua diatur DP 15 persen dan rumah ketiga dan selanjutnya DP 20 persen. Pada aturan baru, kini disederhanakan menjadi DP 15 persen untuk kategori kepemilikan rumah kedua dan seterusnya.

Dia menjelaskan, dengan pelonggaran kebijakan LTV ini diharapkan bisa mendorong sektor kredit sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya sentimen global. "Kenapa demikian, karena kalau kredit properti ini bisa meningkat akan menimbulkan multiplier effect yang luar biasa ke berbagai sektor seperti meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja, bahan bangunan dan sebagainya," tegas Perry.

Sebagai syarat, perbankan yang bisa menerapkan kebijakan kelonggaran LTV ini adalah, pertama, perbankan yang memiliki rasio kredit bermasalah (NPL) nett kurang dari 5 persen. Dan kedua, rasio NPL KPR gross kurang dari 5 persen. "Kebijakan ini akan berlaku pada 1 Agustus 2018," tegas Perry. (*)


Sumber  : Merdeka.com
Editor  : Andi Cahyadi
Tags
   
   bisnis
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar kejuaraan panahan bertajuk Batam Open Archery Championship 2018, selama tiga hari mulai Jumat (19/10/2018) hingga Minggu (21/10/2018). ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)  akan memanggil dinas terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri untuk membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) ..