Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Kepri Dukung Batam Tetap FTZ
Minggu, 05/08/2018 20:56:44
Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Kepri Raja Ariza berfoto bersama pengurus Kadin Kepri dan perwakilan Kadin Kota/Kabupaten se-Kepri dalam Rapimprov di Green Bintan, Sabtu (4/8/2018).

BATAM, KABARBATAM.com- Dukungan terhadap Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau FTZ Batam terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Kepri Raja Ariza. Dengan tegas, Raja Ariza mengatakan bahwa Batam harus tetap FTZ. 

Hal itu disampaikan Raja Ariza, mewakil Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, saat memberikan sambutan dan membuka secara resmi Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) ke-IV Kadin Kepri, di Green Bintan, Kabupaten Bintan, Sabtu (4/8/2018).

"Ada yang perlu kita luruskan bersama. Saya sempat membaca  tulisan lama, bahwa Kadin Kepri menolak KEK. Itu sangat bagus sekali," ungkap Raja Ariza di hadapan peserta Rapimprov yang hadir. Dia mengatakan, ada persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian. Ada dua kebijakan yang lakukan dengan melihat perkembangan Kepri, khususnya Batam dengan munculnya dua pemerintahan berbeda. 

Pertama, Batam berkembang ditetapkan sebagai kawasan otorisasi. Artinya pemerintahan lahir karena adanya otorisasi. Kemudian berdirilah Pemko Batam. Sayangnya, kata Raja Ariza, berdirinya wilayah otonom Pemko Batam tidak diiringi dengan penetapan wilayah. "Bisa dibilang Pemko Batam tidak ada wilayah," ujarnya.  

"Padahal satu kawasan otonomi daerah harus ada wilayah. Kalau tidak ada wilayah, inilah jadinya," ujarnya. Raja Ariza mengaku, dirinya sempat mengajukan protes kepada mantan Menteri Otonomi Daerah Ryas Rasyid karena menghapus wilayah administrasi di Indonesia. 

"Saya ingin menegaskan lagi bahwa Batam dikembangkan secara kawasan ororitasi. Barulah wilayahnya berkembnag. Dulu pemerintahan Batam hanya sebatas administrasi, tetapi dibentuk menjadi kawasan otonomi daerah. Nah muncullah benturan. Tidak punya tanah, tetapi berdiri sebagai pemerintah otonom," ujarnya. 
 
Dia menambahkan, berbeda dengan Kabupaten Bintan karena sudah dikembangkan sebagai wilayah otonom dan ada pemerintah otonom. Kawasan wisata Lagoi misalnya, dikembangkan melalui instansi berwenang yang ada di Bintan. "Sudah lebih dulu ada pemerintahan otonomnya, baru kemudian kawasan investasi berkembang di Bintan," jelas Raja Ariza.  

Pelaksana tugas Wali Kota Batam ini menambahkan, dirinya pernah mengusulkan agar seluruh wilayah di Kepri berstatus FTZ selama 100 tahun agar bisa menyaingi Vietnam, China, dan Singapura tetapi pemerintah saat itu tidak mau mengambil sikap tersebut. Kemudian diterbitkanlah Undang-Undang yang menetapkan masa berlaku FTZ Batam selama 70 tahun. 

Raja Ariza mendukung daerah-daerah di Kepri yang sudah menjadi wilayah otonom untuk membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), karena kewenangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus berada di instansi atau dinas terkait. 

"Berbeda dengan Batam, kalau saya melihatnya harus tetap FTZ. Kita harus buka pikiran, kita harus mengacu pada awal dibentuknya pemerintahan di Batam sebagai kawasan otorisasi," ujarnya.  

Dia menjelaskan, KEK itu adalah kawasan ekonomi yang berada di dalam pemerintahan otonom. Sedangkan FTZ adalah merupakan kawasan industri yang pemerintahannya itu harus administrasi. "Maka itu ada hubungan antara pengembangan administrasi pemerintahan dengan administrasi pembangunan," tegasnya. 

Sekadar diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menginginkan agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diterapkan di Batam. Alasannya, KEK merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Tim Pemko juga berargumen bahwa KEK bisa menjadi solusi atas dualisme dan pembagian wilayah kerja antara Pemko dan BP Batam menjadi jelas.

Tim Pemko juga menilai bahwa KEK dapat memberi kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Jelas kemana mereka akan berurusan. Jika di KEK, masyarakat dan pelaku usaha berurusan dengan BP Batam. Kalau di luar KEK, menurut Pemko, maka akan berurusan dengan Pemko Batam. (aan)


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam meluncurkan BP Batam Layanan Keliling (BLINK), yakni  pengoperasian dua kendaraan yang secara khusus melayani pengurusan Izin Peralihan ..
KEPRI
TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Singapura Gavin Chay, di Kantor DPRD Kepri, Selasa (14/8/2018). Kunjungan ini dalam ..