Kadin: Pemerintah Pusat Tak Pernah Mengusulkan KEK Batam
Senin, 06/08/2018 07:39:02
Kawasan industri di Pulau Batam. (Foto: medcom,id)

BATAM, KABARBATAM.com- Hasil rapat koordinasi (Rakor) terkait status kawasan ekonomi Batam di Kemenko Perekonomian, Jakarta, mulai menemukan titik terang. Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertimbangkan rencana transformasi FTZ Batam ke KEK. Hal itu setelah Menko mendapatkan masukan dan solusi dari Kadin Kepri, Kadin Batam, dan asosiasi pengusaha.  

Namun hal tersebut ditampik Wali Kota Batam HM Rudi. Rudi berkeyakinan, Menko Perekonomian masih pada rencana awal akan memberkakukan KEK di Batam. Bahkan hasil risalah Rakor di Jakarta tidak menyebutkan Menko Darmin melunak terkait rencana penerapan KEK Batam.  

Tak pelak, pernyataan Wali Kota Batam itu memantik reaksi kalangan dunia usaha di Batam. Rudi diminta tidak menimbulkan kegaduhan di saat investor mulai masuk dan ekonomi Batam mulai bergairah lagi. 

"Pernyataan wali kota tersebut seperti tidak peduli pada kepastian hukum. Saya sudah sampaikan ke Bapak Menko Perekonomian, apabila status Batam dirubah ke KEK, maka Kadin akan melakukan uji materi terhadap keputusan tersebut," ungkap Ketua Kadin Provinsi Kepri Akhmad Maruf Maulana, Minggu (5/8/2018). 

Maruf mengatakan, penerapan KEK di seluruh wilayah Indonesia tidak ada yang berhasil. Dia menyarankan agar Wali Kota Batam  sebaiknya konsen pada pembangunan dan pelebaran jalan.  "Kami ingin kembali mengingatkan bahwa negara sudah memberi fasitas FTZ selama 70 tahun," ujarnya. 

Maruf meminta agar Rudi tidak memaksakan kehendaknya. Dia mengaku, Kadin tidak main-main dalam persoalan ini. Kadin tetap akan melakukan uji materi apabila KEK dipaksakan berlaku di Batam. "Wali kota sebaiknya tidak bikin kegaduhan. Investor sudah ramai yang masuk. Sebaiknya wali kota fokus pada pekerjaannya," ujar Maruf.

Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk menambahkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kurang tepat diberlakukan dengan kondisi Batam saat ini. Menurut Jadi, KEK lebih tepat diberlakukan di Kawasan Rempang, Galang, atau pulau-pulau lainnya berdekatan dengan pulau Batam. 

"Ada ratusan pulau di Kepulauan Riau (Kepri) lebih tepat untuk dibangun dan jadikan Kawasan Ekonomi Khusus," ujarnya. 
 
Dia mengatakan, Kadin Batam sebagai induk organisasi dunia usaha sekaligus sebagai wadah asosiasi pengusaha yang ditugaskan oleh Undang-Undang, dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut kegiatan ekonomi dan dunia usaha khususnya di Pulau Batam, dengan ini memberikan pendapat terhadap sikap Pemko Batam, Pertama; kebijakan yang sudah diatur oleh UU No 36/2000 dan PP No 46/2007 mengenai KPBPB (FTZ) Batam selama 70 tahun, wajib hukumnya dipertahankan. 

Kedua; KEK adalah daerah pabean, sedangkan FTZ terpisah dari daerah pabean, maka sistem FTZ selama ini wajib diperkuat. Tata laksana memasukkan dan mengeluarkan barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai dipermudah. Kalau tidak bisa, dihilangkan sama sekali diganti dengan aturan dari BP Batam. 

"KEK sekalipun banyak fasilitasnya, hanya dapat diberikan kepada pihak yang memohonkan saja, sedangkan FTZ tidak demikian, mutatis mutandis. Termasuk rakyat kecil juga difasilitasi," ujar Jadi. 

Dia menambahkan, perlu dipahami oleh masyarakat dengan KEK disebarkan isu oleh oknum bahwa UWT (Uang Wajib Tahunan) tidak bayar lagi. "Ini namanya pembohongan publik, dan bertentangan dengan tujuan awal pengembangan Pulau Batam," ujarnya. 

Jadi menilai, transformasi FTZ telah ditunggangi oleh kepentingan politik partai tertentu, yang telah nyata menekan dan mendesak Menko Perekonomian dan atau anggota Dewan Kawasan KPBPB. Fasilitas tambahan lainnya yang sama dengan pemberian fasilitas kemudahan dalam FTZ  dapat dicarikan solusi untuk diberikan kepada perusahaan tertentu yang sangat membutuhkannya. 

"Presiden perlu segera mengatur dengan Perpres tata cara mekanisme pengusulan dan pengangkatan Ketua dan Anggota DK-PBPB Batam yang sejak tahun 2000 mekanisme ini tidak pernah ada aturan turunannya. Jika tidak, hal ini dapat dipolitisir sesuai dengan musimnya," kata Jadi. 

Terkait Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan oleh Kemenko Perekenomian dengan mengundang Kadin dan asosiasi pengusaha, dijelaskan oleh Menko Perekonomian bahwa awalnya melihat pertumbuhan ekonomi Batam menurun. Kemudian ada yang mengusulkan KEK diterapkan di Batam. "Usulan tersebut datang dari pemerintah daerah dan pengusaha Batam yang tidak bisa disebutkan siapa pengusaha tersebut," ujarnya.  

Ini artinya, sambung Jadi, pemerintah pusat tidak pernah mengusulkan dan merencanakan KEK di Batam. Pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian hanya berkeinginan ekonomi Batam bangkit lagi dan lebih berdaya saing sehingga pertumbuhan ekonomi Batam dapat kembali bangkit.

Dalam Rakor tersebut, masih kata Jadi, Menko Darmin meminta masukan dan solusi untuk menyelesaikan persoalan di Batam dan bagaimana agar ekonomi Batam bisa bangkit lagi seperti dulu. 
 
"Prinsipnya, Menko Darmin sangat memahami dan menerima masukan yang diberikan oleh Kadin dan asosiasi pengusaha. Menko juga mendapatkan informasi yang utuh tentang kondisi dan persoalan yang sebenarnya di Batam, karena selama ini baru mendapatkan informasi dari pemerintah daerah saja," jelasnya. 

Jadi menambahkan, masukan dan solusi dari Kadin dan asosiasi pengusaha akan menjadi bahan pertimbangan bagi Menko Perekonomian terkait transformasi FTZ yang akan dibahas dalam rapat DK-PBPB pada hari Jumat depan. 

"Dalam Rakor tersebut, Kemenko Perekonomian tidak mengundang Pemko Batam. Jadi kalau Pak Wali Kota Batam HM Rudi ingin tahu hasil rakor tersebut bisa menanyakan ke Menko Darmin atau ke Sesmenko, bukan ke Elen Setiadi selaku Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Perekonomian," paparnya. 

Hadir dalam Rakor tersebut yakni Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumya, Wali Kota Batam HM Rudi menampik jika Menko Perekonomian melunak terkait rencana pemerintah untuk mentransformasi Batam dari FTZ ke KEK. 

Meski tidak mengikuti Rakor bersama Menko Perekonomian, Rudi yakin Menko Darmin masih pada rencana awal akan mentransformasi FTZ ke KEK. "Kata siapa melunak? Minta rekaman rapatnya itu supaya pasti apa yang diomongkan di koran. Supaya nggak keliru. Minta ke Pak Ellen (Ellen Setiadi, Staf Ahli Menko Perekonomian) hasil risalah rapat itu, betul nggak demikian?" ujar Rudi. 

Rudi enggan berkomentar lebih jauh karena dirinya tidak mengikuti rapat tersebut. Namun dia menyarankan wartawan untuk mengonfirmasi hasil atau risalah rakor tersebut ke Staf Ahli Menko Perekonomian. "Coba ditanyakan ke Pak Ellen, staf Kemenko. Biar tidak salah. Saya nggak mau komentar karena saya nggak ikut rapat," ungkapnya. (aan)


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam meluncurkan BP Batam Layanan Keliling (BLINK), yakni  pengoperasian dua kendaraan yang secara khusus melayani pengurusan Izin Peralihan ..
KEPRI
TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Singapura Gavin Chay, di Kantor DPRD Kepri, Selasa (14/8/2018). Kunjungan ini dalam ..