Pansus Minta Pemprov Kepri Mampu Gali Potensi Pajak dan Retribusi
Senin, 06/08/2018 20:10:01
Juru bicara pansus, Suryani menyerahkan laporan hasil rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun anggaran 2017. (Foto: Humas DPRD Kepri)

TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun anggaran 2017 DPRD telah menyelesaikan tugasnya. Pansus memberikan 11 rekomendasi yang dibacakan oleh juru bicara pansus, Suryani dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (6/8/2018).

Adapun rekomendasi yang dilahirkan pansus adalah meminta Pemprov Kepri mengurangi ketergantungan dana transfer pusat. “Kami meminta agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta OPD terkait harus berkerja optimal untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah,” kata Suryani.

Ia juga memberikan rapor merah kepada Dinas Perhubungan yang hanya mampu merealisasikan pendapatan dari retribusi daerah sebesar 0,03 persen. “Pansus meminta agar kinerja Dinas Perhubungan menjadi catatan khusus untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti Gubernur Kepri,” pinta Suryani.

Pansus juga melihat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan sistem pengendalian intern. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar Gubernur mengevaluasi dan menempatkan SDM yang tepat dan berkompeten di bidang pengelolaan keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Di samping predikat WTP tersebut, Pansus mengharapkan sistem pengelolaan anggaran dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau sudah mengarah kepada sistem akuntansi berbasis teknologi informasi atau e-budgeting,” tegas politikus PKS ini.

Selain menyoroti anggaran, Pansus juga meminta agar Gubernur Kepri meninjau kembali keberadaan BUMD milik Kepri. Selama ini, BUMD dinilai tidak memiliki manfaat ekonomis, serta cenderung membebani anggaran daerah tanpa ada hasil. 

“Pansus LPP merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk mereview keberadaan PT. Pembangunan Kepri dalam rangka likuidasi,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji untuk menindaklanjuti rekomendasi dari pansus ini. “Kami akan pelajari setiap rekomendasi dan menindaklanjutinya,” kata Gubernur. (*)




Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   tanjungpinang
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam meluncurkan BP Batam Layanan Keliling (BLINK), yakni  pengoperasian dua kendaraan yang secara khusus melayani pengurusan Izin Peralihan ..
KEPRI
TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Singapura Gavin Chay, di Kantor DPRD Kepri, Selasa (14/8/2018). Kunjungan ini dalam ..