Temui DPRD Batam, Puluhan KK Dekat Punggur Minta Kaveling Baru Jika Direlokasi
Kamis, 06/09/2018 12:00:12
Anggota DPRD Batam Yudi Kurnain. (Foto: Kabarbatam.com)

BATAM, KABARBATAM.com- Beberapa warga yang bermukim di sekitar kawasan TPA Punggur mendatangi Komisi I DPRD Kota Batam yang membidangi hukum dan pemerintahan. Mereka meminta ganti rugi lahan berupa kaveling kalau nantinya tempat tinggal mereka direlokasi.
 
Kedatangan beberapa warga yang diwakili kuasa hukumnya dari LBH Mandiri, Saidi Amin, diterima oleh dua anggota Komisi I DPRD Kota Batam, yakni Ruslan Ali Wasyim dan Yudi Kurnain. Setelah melakukan pertemuan, kedua anggota DPRD Batam menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) bersama puluhan warga. RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam.

Saidi Amin mengatakan, jumlah warga yang tinggal di pemukiman tersebut sebanyak 55 Kepala Keluarga (KK). Sebagai perwakilan warga, ia menyampaikan bahwa warga berkeinginan agar pemerintah memberikan kaveling yang legal. "Agar mereka bisa hidup dan tinggal di Batam," ujarnya.

Sebelumnya, sambung Saidi, sebanyak 55 KK yang tersisa ini, ada sebanyak 500 KK warga yang tinggal di atas TPA Punggur. Namun mereka sudah terlebih dahulu direlokasi ke berbagai tempat di Batam.

"Sebenarnya seluruh warga bersedia untuk direlokasi, asalkan diberikan ganti rugi berupa kaveling untuk mereka bisa mendirikan tempat tinggal lagi yang tak jauh dari lokasi TPA Punggur, tempat mereka mencari nafkah sehari-hari," jelasnya. Menanggapi permintaan puluhan warga tersebut, anggota DPRD Kota Batam, Ruslan mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemko dan BP Batam untuk mencari solusi terbaik. 

"Ini terkait dengan rencana pengembangan shelter TPA Punggur. Di sekitar lokasi yang dikembangkan itu ada tempat tinggal warga yang pada dasarnya TPA itu bukan tempat yang boleh dihuni atau sebagai tempat tinggal warga. Kenyataannya ratusan warga ternyata sudah belasan tahun tinggal dan hidup di sana," ujar politisi dari Partai Golkar ini.

Ruslan juga akan meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Tim Terpadu Kota Batam agar melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban di lokasi. "Kami akan minta agar tahapan sosialisasi dijalankan dan tahapannya terlebih dahulu. Pemerintah harus tegas dalam hal ini," katanya. (*)


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   parlemen
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Dalam menjalin konektivitas bersama masyarakat membangun kebersamaan dan membangun kreativitas para kawula muda, BP Batam akan membuka acara BP Batam Pesta Komunitas Ajang ..
KEPRI
ANAMBAS, KABARBATAM.com- Upaya pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban kapal Puskel Pemkab Anambas yang tenggelam, Kamis (11/10/2018) malam di perairan Dusun Etang, Anambas, Provinsi ..