DPRD Kepri Berjuang Wujudkan Pengelolaan Labuh Jangkar Dilimpahkan ke Daerah
Jumat, 21/09/2018 18:50:41
Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho beserta rombongan di Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (20/9/2018). (Foto: Humas DPRD Kepri)

BATAM, KABARBATAM.com- Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri terus melakukan gerilya ke pemerintah pusat untuk menambah pemasukan daerah. Salah satunya dari sektor labuh jangkar yang saat ini masih dikuasai pemerintah pusat.

Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho mengatakan, pihaknya akhirnya menempuh jalur non litigasi untuk memperjuangkan kewenangannya. 

“Kami sedang memperjuangkan kewenangan kita untuk mengelola sejumlah kegiatan bisnis di wilayah laut hingga 12 mil garis pantai. Salah satunya dari sektor labuh jangkar ini,” kata pria yang akrab disapa Iik ini, di Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (20/9/2018).

Penyebab belum dapat ditariknya pemasukan dari sektor kelautan ini adalah Kemenhub masih berpegang kepada PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga, Pemerintah Provinsi Kepri tidak bisa menarik pajak dan retribusi dari sektor tersebut.

Padahal, Pasal 27 UU No 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil pantai. “Bukan hanya sumber daya alamnya saja yang boleh dikelola oleh Pemprov, tapi juga semua aktivitas yang dilakukan di atas perairan Kepri, Pemprov berhak menarik retribusinya,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Atas dasar itulah, komisi yang digawanginya akan terus mengawal proses ini sampai terwujud. “Saya yakin ini berhasil. Jika berhasil, Kepri bisa mendapat pemasukan puluhan miliar dan dananya bisa dipakai lagi untuk pembangunan provinsi,” paparnya.

Di tempat terpisah, Kabid Kepelabuhan Dinas Perhubungan Kepri, Azis Kasim Djou mengaku gembira dengan perkembangan sidang non litigasi ini. Dalam sidang yang menghadirkan akademisi dan para pejabat eselon 2 Kemenkum HAM, sambung Azis, Kepri sedang di atas angin. 

“Setelah bersidang kemarin, mereka mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam implementasi pungutan jasa labuh jangkar ini. Jasa labuh jangkar yang menjadi hak pemerintah daerah diambil pemerintah pusat,” kata Azis.

Atas dasar itu, para pejabat Kementerian Perhubungan akan segera melaporkan hal ini kepada pimpinannya, untuk ditindaklanjuti. “Kami juga meminta mereka agar menahan untuk tidak menarik lagi retribusi dari labuh jangkar. Agar bisa segera kita eksekusi,” kata Azis.

Di Kepri sendiri, Pemprov telah memiliki UPT Pelabuhan. Dan dalam waktu dekat ini, Pemprov akan segera mengisi personel-personelnya untuk dapat segera menarik jasa pelabuhan. (*)


Editor  : Anwar
Tags
   
   tanjungpinang
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Dalam menjalin konektivitas bersama masyarakat membangun kebersamaan dan membangun kreativitas para kawula muda, BP Batam akan membuka acara BP Batam Pesta Komunitas Ajang ..
KEPRI
ANAMBAS, KABARBATAM.com- Upaya pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban kapal Puskel Pemkab Anambas yang tenggelam, Kamis (11/10/2018) malam di perairan Dusun Etang, Anambas, Provinsi ..