Aexipindo: Anggapan Pemko Batam Keliru soal Bahan Baku Non B3 seperti Limbah Sampah
Rabu, 17/10/2018 15:22:03
Ang Tjiang Lim alias Tono, Sekretaris Jenderal Aexipindo. (Foto: dok)

BATAM, KABARBATAM.com- Asosiasi Ekpor Impor Plastik Industri Indonesia (Aexipindo) menyayangkan masih minimnya pengetahuan dan pandangan sebagian masyarakat, termasuk pemerintah daerah terkait industri bahan baku non B3. Pandangan bahwa bahan baku non B3 seperti barang limbah sampah yang tidak berguna adalah hal yang sangat keliru.   

Ironinya di saat investor asing atau PMA telah menanamkan modalnya di kawasan FTZ Batam akan berproduksi, justru terkendala karena belum diberikannya izin UKP-UPL dari pihak terkait dengan alasan bahwa bahan baku non B3 dianggap seperti barang limbah sampah yang tidak berguna.

"Anggapan bahwa industri bahan baku non B3 seperti barang limbah sampah yang tidak berguna dan menyebutkan bahwa industri yang dihasilkan sampah berbahaya, adalah anggapan yang sangat keliru. Pernyataan tersebut terkesan tidak mengerti tentang tata kelola industri bahan baku non B3. Apalagi sampai menyebutkan masih menyisahkan 20-30% sampah berbahaya," ungkap Ang Tjiang Lim alias Tono, Sekretaris Jenderal Aexipindo, dalam rilis yang diterima Kabarbatam.com, Rabu, 17 Oktober 2018. 

Tono mengaku telah menerima keluhan yang disampaikan investor dan anggota Aexipindo Kota Batam. Ia menyayangkan adanya pandangan yang kurang produktif dari Pemko Batam atas kepastian dan kelangsungan usaha Industri yang berbahan baku dari non B3. 

"Sebagaimana keluhan yang sampaikan pelaku usaha, telah tiga bulan berinvestasi membangun Industri di Batam, namun belum berproduksi karena terkendala belum diberikannya izin UKP-UPL dengan alasan bahwa bahan baku non B3 dianggap seperti barang limbah sampah yang tidak berguna dan berbahaya. Itu pandangan yang keliru dan terkesan tidak mengerti tentang tata kelola industri bahan baku non B3 ini," tegasnya. 

Tono mengungkapkan, hal itu merupakan pandangan yang keliru dan kurang memahami industri bahan baku non B3. Menurutnya, tidak mungkin pengusaha mau membeli bahan baku yang tidak terpakai sampai 20%-30%. Pengusaha akan sangat rugi besar. Modalnya hilang segitu besar, ditambah ongkos kirim dan biaya lainnya.

"Mana mungkin bisa berproduksi, sudah hilang modal kerja menjadi 40%, di sisi lain anggapan bahan baku disebut seperti sampah dengan konotasi barang tidak berguna, itu suatu pandangan yang keliru. Jelas-jelas dalam hukum di negara kita sampai saat ini tidak ada larangan membangun industri dengan bahan baku non B3," ungkapnya. 

"Jadi istilahnya, bahan baku tidak bisa disamakan dengan istilah sampah yang diidentikkan dengan barang tidak berguna. Ini bahan baku, bukan sampah dalam arti negatif," tambahnya. 

Tono menuturkan, untuk memasukkan bahan baku tidaklah mudah karena harus melalui proses yagn sangat ketat. Sebelum di-impor, bahan baku ini dipastikan dulu oleh lembaga surveyor pemerintah yang telah ditunjuk. Kalau bahan baku itu melebihi dari 1% saja sudah tidak direkomendasikan untuk bisa di-impor.

"Maka suatu keniscayaan kalau bahan baku yang masuk ke industri di bawah kontrol, verifikasi, dan validasi dari lembaga independen, terus diolah menjadi barang tidak terpakainya sampai 20-30%, padahal harga satu tonnya bisa mencapai US$ 400 dan hanya terpakai 70% saja, pengusaha mana yang mau berinvestasi di industri 
dengan bahan baku yang mengalami kerugian tidak terpakai sebesar itu?" tegas Tono. 

Kebijakan pemerintah daerah dan pandangan negatif masyarakat kepada pelaku industri yang berbahan baku non B3 disamakan dengan sampah tak berguna dan dituduhkan menyisahkan sampai 20-30% sehingga ada indikasi menghambat kemajuan dan kelangsungan usaha industri ini dengan cara menahan izin UKP-UPL, tegas Tono, jelas hal ini mengambarkan ketikpahaman pemerintah daerah tentang industri ini.

"Harapan kami ke depan, jangan ada justifikasi negatif tentang bahan baku non B3. Jelas banyak nilai positifnya, baik untuk perluasan kesempatan kerja, kesempatan usaha, dan peningkatan perekenomian suatu daerah," ujar Tono.

"Di satu sisi, negara di ASEAN menerima investasi ini dengan penerapan aturan yang jelas untuk memberikan kepastian dalam kelangsungan usaha, kok Pemko Batam malah melakukan penghambatan sebagaimana kesan yang ditangkap dari pemberitaan pada tanggal 14 Oktober 2018," tegasnya.

Padahal negera Indonesia, jelas Tono, teleh mengatur dan memberikan kepercayaan kepada lembaga independen suveryor KSO Sucofindo untuk memerikasa, memverifikasi, dan mengecek semua bahan baku non B3 masuk ke Indonesia. 

"Sehingga terkesan Pemko Batam karena ketidak-tahuannya mengenai industri plastik dan turunannya seakan tidak  mempercayai apa yang telah diatur regulasinya oleh pemerintah untuk pengendalian import dilakukan oleh KSO Suveryor Sucofindo," papar Tono.  

Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan pengertian dan pemahaman bersama dari Pemko Batam untuk tidak menyampaikan informasi dan keterangan yang sangat merugikan anggota Aexipindo yang sedang berinvestasi di wilayah Kepri, khususnya Batam terkait pemberitahan yang kurang memahami tentang binis industri dengan bahan baku non B3. "Sekali lagi kami tegaskan, bahan baku non B3 jangan disamakan dengan sampah dalam artian barang tidak tergunakan," pungkasnya. (*)



Editor  : Anwar
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Acara pembukaan Kejuaraan Nasional Bandung Karate Club (BKC) 2018 bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam dibuka dengan resmi oleh Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana ..
KEPRI
BINTAN, KABARBATAM.com- Usulan pengajuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2019 telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Bintan Apri Sujadi. Usulan UMK tersebut sebesar ..