UMP 2019 Naik 8,03%, Gubernur Kepri: Harga Sembako Harus Mampu Ditekan
Kamis, 18/10/2018 16:42:10
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. (Foto: Antara Kepri)

BATAM, KABARBATAM.com- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)  akan memanggil dinas terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri untuk membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun UMK tahun 2019. Sesuai surat edaran Menteri Tenaga Kerja, UMP mengakami kenaikan 8,03 persen tahun depan. 

Nurdin mengaku sudah mengetahui penetapan UMP 2019 naik sebesar 8,03 persen. Beberapa upaya dan langkah akan dilakukan Pemprov Kepri sebelum upah minimum Provinsi Kepri tahun 2019 dibahas.  

"Pertama, pemerintah daerah akan berusaha agar harga kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) mampu ditekan. Kedua memastikan agar jalur distribusi kebutuhan pokok atau sembako di Kepri terjaga baik, dan ketiga, kami segera memanggil kabupaten/kota dan dinas terkait untuk membahas UMP tahun 2019," kata Nurdin usai meresmikan Kantor Cabang Rumah Sakit KPJ Johor, di Kompleks Anggrek Sari, Kota Batam, Kamis, 18 Oktober 2018. 

Selain membahas UMP 2018, dalam pertemuan dengan kabupaten/kota se-Kepri nantinya, Nurdin akan menekankan agar kepala daerah atau dinas terkait dapat memantau dan mengawasi distribusi maupun harga sembako. 

"Pemerintah daerah harus bisa memastikan bahwa harga kebutuhan pokok di wilayahnya tidak mengalami lonjakan. Percuma juga (UMP) naik tinggi, sementara harga sembako tetap mahal," tegas Nurdin.      

Sebagai perbandingan, UMP Kepulauan Riau pada tahun 2018 sebesar Rp2.563.875 atau naik sekitar 8,71 persen dari UMP tahun sebelumnya, sebesar Rp 2.358.454. Pada tahun 2019 mendatang, UMP Kepri diperkirakan berada di angka Rp2,7 juta lebih. 

Sekadar dikerahui, Kementerian Tenaga Kerja (Kemennaker) menetapkan kenaikan UMP tahun 2019 sebesar 8,03%. Kenaikan tersebut di antaranya didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional, dalam hal ini pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB.   

Kebijakan terkait kenaikan UMP tahun depan, tertuang dalam surat edaran Kemennaker tertanggal 16 Oktober 2018, dengan Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB) dan data inflasi nasional. (*)



Editor  : Anwar
Tags
   
   tanjungpinang
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Acara pembukaan Kejuaraan Nasional Bandung Karate Club (BKC) 2018 bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam dibuka dengan resmi oleh Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana ..
KEPRI
BINTAN, KABARBATAM.com- Usulan pengajuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2019 telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Bintan Apri Sujadi. Usulan UMK tersebut sebesar ..