JPU Menyatakan Tjipta Tak Bersalah, Hakim Wajib Membebaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan
Kamis, 15/11/2018 20:37:12
Sidang lanjutan perkara pidana kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Tjipta Fudjiarta kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam. (Foto: tribunnewsbatam.com)

BATAM, KABARBATAM.com- Sidang lanjutan perkara pidana kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Tjipta Fudjiarta kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (15/11/2018) siang. 

Sidang dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pledoi atau pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta ini dipimpin oleh Majelis Hakim Ketua Taufik Abdul Halim didampingi dua hakim anggota, Yona Lamerosa Ketaren dan Jasael.

Pada sidang kali ini, tanggapan JPU atas pledoi kuasa hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta tetap pada tuntutan yang dibacakan, yakni tak sependapat dengan dalil-dalil dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa.

Tidak sependapat karena pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti. Karena fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, telah diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan sejumlah saksi, keterangan ahli, serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan, dan telah pula dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa.

"Dengan demikian, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Sehingga terdakwa berdasarkan hukum harus dilepaskan dari segalah tuntutan hukum," terang JPU, Samsul Sitinjak di hadapan majelis hakim persidangan.

Berdasarkan uraian yang sudah pernah disampaikan di depan persidangan, lanjut JPU,  jelas bahwa apa yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti adalah sangat tidak berdasar, serta telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, baik itu melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh JPU di depan persidangan. Yang mana barang bukti tersebut, telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

"Dengan demikian, maka semua hal yang JPU nyatakan, baik itu dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan," ujar JPU.

Oleh karena itu, sambung JPU, nota pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan diserahkan pada sidang yang akan digelar. "Oleh karena itu nota pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan kami tetap pada tuntutan berdasarkan Nomor Registrasi Perkara PDM-06/Epp-2/Batam/01/2018 yang dibacakan dan diserahkan pada sidang bulan lalu, Rabu (24/10). Demikian replik atau jawaban dari kami JPU dan pembelaan penasihat hukum terdakwa ini kami bacakan dan disampaikan dalam sidang siang ini," kata JPU.

Pada sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Hendie Devitra selaku kuasa hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta meminta majelis hakim persidangan untuk menjatuhkan putusannya yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang-Undang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dalam dakwaan kumulatif pertama atau kedua penuntut umum.

Kuasa hukum terdakwa juga memohon agar majelis hakim persidangan untuk membebaskan terdakwa Tjipta Fudjiarta dari seluruh dakwaan JPU. (*)


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Harapan besar muncul terhadap Batam International Culture Carnival (BICC) 2018. Perhelatan yang masuk dalam 100 Calender of Event (CoE)Kementerian Pariwisata (Kemenpar) itu ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan beroperasinya KEK Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (8/12/2018). Realisasi ..