DPRD Gandeng Imigrasi Siapkan Aturan Pantau Orang Asing di Batam
Sabtu, 01/12/2018 15:48:08
Budi Mardiyanto, Ketua Komisi I DPRD Batam. (Foto: Tribunbatam)

BATAM, KABARBATAM.com- DPRD Kota Batam bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam bekerja sama dalam memantau dan mengawasi orang asing di Batam. Letak Batam yang stratergis, menjadi salah satu pintu masuk warga asing baik wisatawan maupun yang ingin bekerja di Batam.   

Kepala Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam, Lucky Agung Binarto mengatakan bahwa pihaknya baru saja berkoordinasi untuk membahas mekanisme dalam memantau orang asing di Kota Batam. "Nantinya kami bersama DPRD Batam bekerja sama memantau orang asing. Nanti kami siapkan dulu wadah peraturannya," ujar Lucky di Kantor DPRD Batam.

Lucky menyerahkan kepada Komisi I DPRD Kota Batam untuk membahas tentang mekanisme pemantauan orang asing di Batam. Imigrasi, kata Lucky, memberikan support atas keputusan dari pembahasan tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardianto  mengungkapkan bahwa pada prinsipnya isu terkait keberadaan orang asing sangat kuat di Batam. Terlebih wilayah ini merupakan kawasan industri. 

Oleh karena itu, imigrasi salah satu mitra Komisi I DPRD Batam yang akan digandeng dalam pemantauan tersebut. "Orang asing ini bukan hanya individu (perorangan), tetapi juga organisasinya. Itulah makanya perlu untuk dipantau," katanya.

DPRD Kota Batam akan menyiapkan wadah peraturan terkait kehadiran orang asing di Batam. Kemungkinan melalui Peraturan Daerah (Perda) ataupun aturan yang menjadi acuan pengawasan dan pemantauan.

Perda ini akan dikaji dan diusulkan di Komisi I, diusulkan dalam paripurna dan diusulkan dalam Pantia Khusus (Pansus). "Dalam pemantauan ini, bukan hanya peran Imigrasi saja. Pemerintah dan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Itulah peran negara harus ada," katanya.

Budi menambahkan bahwa yang menjadi kekhawatiran DPRD Batam terhadap orang asing di tengah tahun politik ini adalah isu banyaknya sekelompok orang asing yang masuk ke Batam. Jadi tak hanya perorangan saja.

"Satu sisi memang pengaturan orang asing di suatu negara itu harus ada. Sekali lagi orang asing itu bukan hanya perorangan tetapi LSM, ormas, dan lainnya. Kemungkinan kita usulkan 2019 karena sudah diusulkan di prolegda," pungkasnya (*)


Editor  : Andi Cahyadi
Tags
   
   parlemen
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Dialog Investasi dengan para pelaku usaha di Batam, Jumat (15/2/2019). Dialog yang menghadirkan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Sejumlah Unsur KRI Jajaran Komando Armada (Koarmada) I TNI AL dalam sepekan terakhir berhasil menangkap delapan kapal kargo dan kapal tanker asing. Ke delapan kapal tersebut ..