Edy Putra Irawady akan Mengemban Tugas Menjalankan Program BP Batam
Selasa, 08/01/2019 19:45:43
Pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala BP Batam oleh Ketua Dewan Kawasan Batam, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin 7 Januari 2019. (Foto: Kumparan.com)

JAKARTA, KABARBATAM.com- Kepala BP Batam yang baru, Edy Putra Irawady resmi dilantik Ketua Dewan Kawasan Batam, di Kantor Kemenko Perekonomian RI, di Jakarta. Selain Kepala Bp Batam, dua deputi yakni Deputi Deputi 1 merangkap Deputi 2 dan Deputi 3 merangkap Deputi 4 BP Batam juga dilantik. 

Pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala dan dua Anggota (Deputi) BP Batam dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selama masa transisi. 

Ketua Dewan Kawasan Batam, Darmin Nasution, mengatakan, terdapat beberapa tugas yang diemban Kepala BP Batam Edy Putra Irawady dalam masa transisi, yaitu; menyiapkan laporan peralihan jabatan ex-officio, menyiapkan regulasi teknis untuk pelaksanaan jabatan ex-officio, dan melaksanakan tugas rutin yang tidak bersifat kebijakan (policy). 

Tugas lainnya, Edy Putra Irawady hendaknya tetap dapat menjalankan beberapa rencana BP Batam yang telah disusun sebelumnya. Dengan kepengurusan BP Batam yang baru, Menko Perekonomian Darmin Nasution berharap, dualisme kepemimpinan di Batam dapat teratasi. 

“Dengan demikian, proses perizinan investasi dan berusaha di Batam akan dapat segera selesai karena komando kebijakan berada pada satu tangan,” ujar Darmin. 

Ia menjelaskan, Dewan Kawasan telah mengkaji dari aspek peraturan perundang-undangan bahwa kebijakan ex-officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam tidak melanggar ketentuan Undang-Undang (UU), terutama yang terkait dengan ketentuan rangkap jabatan oleh Wali Kota Batam sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, sambung Darmin, diperlukan dua langkah penyiapan yang dilakukan paralel, yaitu; penyiapan regulasi berupa pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan transisi pelaksanaannya.

Saat ini tengah, sambung Darmin, dilakukan penyusunan dan pengharmonisasian perubahan kedua PP Nomor 46 Tahun 2007. Dalam penyusunan PP dimaksud, kata Darmin, Dewan Kawasan Batam telah mendapat masukan yang substansial dari berbagai pelaku usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan unsur masyarakat. "Masukan tersebut tentu menjadi perhatian," kata Darmin. 

Anggota Tim Dewan Kawasan, Jumaga Nadeak, menambahkan bahwa selama masa transisi Kepala BP Batam, pemerintah akan membahas dan menyiapkan regulasi berupa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah (PP). 

"Pemerintah akan melakukan harmonisasi kedudukan BP Batam dan Pemko Batam yang nantinya akan diatur dalam PP. Dan selama masa transisi tersebut, pemerintah juga membahas dan mengkaji regulasi tentang Kepala BP Batam dijabat ex-officio Wali Kota Batam, agar peraturan yang dibuat tidak melanggar undang-undang," ujarnya. (*)


Editor  : Anwar Sadat Guna
Tags
   
   bp-batam
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Dialog Investasi dengan para pelaku usaha di Batam, Jumat (15/2/2019). Dialog yang menghadirkan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Sejumlah Unsur KRI Jajaran Komando Armada (Koarmada) I TNI AL dalam sepekan terakhir berhasil menangkap delapan kapal kargo dan kapal tanker asing. Ke delapan kapal tersebut ..