KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka Kasus Suap Infrastruktur
Jumat, 25/01/2019 16:13:53
KPK menetapkan Bupati Mesuji sebagai tersangka kasus dugaan suap. (Foto: Jawapos)

JAKARTA, KABARBATAM.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemkab Mesuji tahun 2018.

Sebelumnya, Bupati Mesuji yakni Khamami terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Setelah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan, yaitu 24 jam pertama yang dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji oleh Bupati Mesuji terkait pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di Gedung KPK, Kamis (24/1/2019).

Selain Bupati Mesuji yaitu Khamami, KPK menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam OTT dengan barang bukti uang Rp 1,28 miliar. Empat orang tersebut adalah adik Bupati Mesuji Taufik Hidayat, Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Sibron pemilik PT JPN dan PT SP, dan Kardinal.

Bupati Mesuji, sang adik dan Sekretaris Dinas PUPR Mesuji disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atayu huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Thn 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan dua tersangka lainnya disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Thn 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diduga uang sebesar Rp 1,28 miliar tersebut mengalir dari Sibron ke Khamami melalui beberapa pihak perantara, terkait fee pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji. 

Diduga juga uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12% dari totak proyek. Fee tersebut diduga merupakan pembayaran fee atas empat proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan dua perusahaan Sibron.

Selain itu KPK juga meduga pemberian fee tersebut bukanlah hal yang pertama, sebelumnya telah diterima pemberian lain. Pada tanggal 28 Mei 2018 setelah tanda tangan kontrak telah menerima Rp 200 juta dan tanggal 6 Agustus 2018 Rp 100 juta. (*)


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   hukum
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Dialog Investasi dengan para pelaku usaha di Batam, Jumat (15/2/2019). Dialog yang menghadirkan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Sejumlah Unsur KRI Jajaran Komando Armada (Koarmada) I TNI AL dalam sepekan terakhir berhasil menangkap delapan kapal kargo dan kapal tanker asing. Ke delapan kapal tersebut ..