Soal Ex-Officio, DPR RI Ingatkan Menko Perekonomian agar Tak Melanggar UU
Rabu, 30/01/2019 21:10:40
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Kadin Batam dan Kadin Kepri di gedung DPR RI, Jakarta, belum lama ini. (Foto: Ist)

JAKARTA, KABARBATAM.com- Keputusan pemerintah menjadikan Wali Kota Batam ex-officio menjabat Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam mendapat perhatian dari DPR RI. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan kembali Menko Perekonomian agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tersebut. 

Bambang Soesatyo mengatakan, keputusan tersebut berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya; Undang-Undang (UU) Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Rencana Menteri Koordinator Perekonomian melakukan amandeman Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 sebagai dasar hukum Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam  dirangkap oleh Wali Kota Batam juga kurang tepat. Karena PP tidak bisa menganulir UU," ujar Bambang saat menerima pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam dan Kadin Kepri di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Selasa (29/1/19). 

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, DPR dalam menjalankan fungsi check and balances perlu mengingatkan, agar Menko Perekonomian RI tentu tidak melanggar peraturan perundangan.

Hadir dalam pertemuan tersebut sekitar 20 pengurus Kadin Batam dan Kadin Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), antara lain; Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, Wakil Ketua Kadin Batam James M. Simaremare, Wakil Ketua Kadin Batam Niko Nixon, Ketua Bidang Hukum Kadin Batam Ampuan Situmeang, Perwakilan Kadin Kepulauan Riau Alin serta Justinus Karjadi.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, jika pun pemerintah tetap ingin menjalankan ex-officio tersebut, pemerintah pusat harusnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang nantinya akan dibahas di DPR RI. 

Hal ini, menurut Bambang, tentu akan memakan waktu yang tidak sebentar. Karenanya, lebih bijak jika Menko Perekonomian menunda rencana tersebut hingga usai Pemilihan Umum 2019. Agar tidak timbul kegaduhan yang tidak perlu, khususnya dari kalangan dunia usaha.

"Jika persoalan BP Batam dipaksakan saat ini juga, sebelum Pemilu 2019, dikhawatirkan terjadi resistensi dari masyarakat, khususnya dari pelaku usaha dan industri. Ini akan menimbulkan kegaduhan baru dan mengganggu stabilitas ekonomi maupun politik nasional," ujarnya. 

"Padahal saat ini adalah masa-masa rawan, karena berbagai elemen masyarakat sedang menyambut Pemilu 2019. Sebaiknya, para menteri bisa peka terhadap hal ini. Jangan dulu mengeluarkan putusan yang berpotensi menimbulkan penolakan, khawatir hanya akan buang-buang energi," tegas Bamsoet.  

Karena kompleksitas yang terdapat di BP Batam harus diurai satu per satu secara rigit, politisi Partai Golkar ini menyarankan setelah Pemilu 2019 Menko Perekonomian bisa melakukan public hearing yang melibatkan semua pihak. 

Mulai Kadin Batam, Kepulauan Riau, sampai Kadin Pusat maupun asosiasi pelaku usaha lainnya. Jika seluruh stakeholder bisa duduk bersinergi, masalah ini pasti bisa diselesaikan.

"Besarnya potensi perekonomian di Batam tidak boleh terganggu hanya karena masalah ketidaksepahaman para stakeholders. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku industri harus duduk bersama membedah semuanya. Seperti apa capaian yang ingin diperoleh pemerintah pusat, apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, serta apa kebutuhan pelaku industri, semuanya harus bisa menemui saling kesepahaman," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga memahami kegelisahan pelaku industri yang tidak ingin Batam diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun, tetap menjadi Free Trade Zone (FTZ) sebagaimana yang selama ini sudah berjalan. 

Sebelumnya, Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah akan menyelesaikan dualisme kepemimpinan di Batam. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk menuntaskan dualisme adalah menjadikan Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam. (*)


Editor  : Andi Cahyadi
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Dialog Investasi dengan para pelaku usaha di Batam, Jumat (15/2/2019). Dialog yang menghadirkan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Sejumlah Unsur KRI Jajaran Komando Armada (Koarmada) I TNI AL dalam sepekan terakhir berhasil menangkap delapan kapal kargo dan kapal tanker asing. Ke delapan kapal tersebut ..