Soal Ex-Officio, Dwi Ria Latifa: Jangan Sampai Dibuat Seolah Ada Kepentingan Kelompok Tertentu
Sabtu, 02/02/2019 23:55:26
Dwi Ria Latifa (Foto: net)

BATAM, KABARBATAM.com- Pembahasan dan upaya pemerintah menyelesaikan dualisme kepemimpinan di Batam terus bergulir. Pembahasan awal itu juga telah dilakukan DPR RI bersama pemerintah. Termasuk beberapa rekomendasi yang dikeluarkan DPR RI. Di antaranya meminta pemerintah secara komprehensif menata kembali Batam.

Pembahasan yang berlangsung alot tersebut dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil, dan Sekretariat Negara (Sekneg). Hasil pertemuan ini juga menyepakati menghadirkan Dewan Kawasan Batam, dalam hal ini Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk membahas masa depan Batam.

Permasalahan Batam saat ini, menurut DPR RI harus diselesaikan. Kebijakan pemerintah yang menjadikan Wali Kota Batam ex-officio juga harus dibahas Bersama. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan itu tak mengganggu iklim investasi di Batam sebagai  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (KPBP). 

Tujuan menghadirkan Dewan Kawasan Batam juga agar kewenangan berkaitan dengan industri, lahan, pertanahan, lingkungan, maupun properti dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing lembaga.

Upaya DPR bersama pemerintah mengurai permasalahan di Batam juga mendapat perhatian anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan Kepri, Dwi Ria Latifa. Bahkan saat rapat Komisi II DPR RI dengan pemerintah, beberapa point pembahasan berlangsung cukup alot. Khususnya pada poin kedua.

DPR RI sempat mempertanyakan keputusan pemerintah terkait ex-officio yang terkesan sangat mendadak. Kebijakan itu, menurut Komisi II DPR RI dinilai telah melanggar Undang-Undang. Keputusan pemerintah itu juga berpotensi mengganggu iklim investasi dan juga memunculkan perdebatan tak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga pelaku usaha dan investor. 

"Bahkan investor yang tadinya akan masuk, malah mengurungkan niatnya, menunggu hingga adanya kepastian berusaha di Batam," ujar Latifa. Kondisi yang kurang kondusif ini, menurut anggota DPR RI ini, akan berpengaruh bagi investasi di Batam. 

"Kami mempertanyakan hal itu mengingat keputusan pemerintah soal ex-officio terlalu cepat tanpa melalui pembahasan bersama DPR dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha," tegasnya.  

Pihaknya bahkan menegaskan, jangan sampai informasi yang disampaikan kepada Presiden keliru sehingga pemerintah membuat keputusan yang tidak tepat. Khususnya menyangkut masa depan Batam. "Keputusan tersebut agar jangan sampai dibuat seolah-olah ada kepentingan golongan tertentu, bisnis tertentu atau pihak-pihak lain yang tidak mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai pihak," tegasnya.   

Terlebih lagi kondisi politik saat ini sedang menghadapi pemilu. Harusnya dipikirkan dalam membuat keputusan yang tidak membuat masyarakat resah. Intinya, menurut Latifa, jangan sampai ada kepentingan dari pihak dan golongan tertentu atau bisnis tertentu yang dapat merugikan masyarakat Batam dan investor di Batam. 

Perwakilan pemerintah, dalam hal ini Mendagri Thahjo Kumolo mengakui bahwa ada arahan dari Presiden RI Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme pengelolaan wilayah Batam. "Dewan kawasan sedang menyiapkan regulasi untuk mengurai dualisme dan menginventarisir masalah yang ada. Jadi belum ada keputusan. Sedang disiapkan dan mengecek semua dengan benar," ujarnya. 

Adapun tiga kesimpulan yang diambil dan disepakati dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah tersebut, di antaranya Komisi II DPR akan meminta pemerintah secara komprehensip menata ulang Batam. Selanjutnya, Komisi II DPR juga akan menghadirkan Dewan Kawasan Batam. 

Kesimpulan lainnya yakni, Komisi II DPR mendesak pemerintah untuk merumuskan dan menetapkan hubungan kelembagaan BP Batam dengan Pemko Batam dengan mempertimbangkan aspek regulasi, aspek ekonomi, dan aspek kelembagaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait.(*)


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Dialog Investasi dengan para pelaku usaha di Batam, Jumat (15/2/2019). Dialog yang menghadirkan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Sejumlah Unsur KRI Jajaran Komando Armada (Koarmada) I TNI AL dalam sepekan terakhir berhasil menangkap delapan kapal kargo dan kapal tanker asing. Ke delapan kapal tersebut ..