Ombudsman RI Undang Menko Darmin Pertanyakan Kebijakan Ex-Officio di Batam
Sabtu, 09/02/2019 15:09:23
Anggota dan komisioner Ombudsman RI Laode Ida. (Foto: Tribunnews.com)

BATAM, KABARBATAM.com- Keputusan pemerintah mengangkat Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mendapat sorotan berbagai kalangan, termasuk lembaga pemerintah di antaranya Ombudsman Republik Indonesia (RI). 

Ombudsman RI bahkan telah mengangendakan mengundang Menteri Perekonomian Darmin Nasution dan Dewan Kawasan Batam. Agenda pertemuan tersebut untuk membahas kebijakan pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.   

Hal itu disampaikan anggota Ombusdman RI Laode Ida. "Sudah kami agendakan pertemuan pada Rabu pekan depan. Namun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Kawasan minta ditunda hingga pekan berikutnya," ujar Laode Ida, Sabtu (9/2/2019). 

Ia mengungkapkan, undangan Ombudsman terhadap Menko Perekonomian dan Dewan Kawasan Batam sehubungan dengan dua hal penting yang akan dibahas bersama, yakni kebijakan tentang ex-officio dan tata kelola Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

"Dua hal ini juga menjadi bagian penting yang dibahas DPR RI dalam menyikapi dinamika di Batam bersama dengan lembaga negara lain, sehingga Ombusdman RI juga perlu untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo," ujar Laode Ida. 

Dalam menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan ex-officio, kata Laode Ida, Ombudsman RI telah melakukan kajian. Kajian tersebut di antaranya merujuk pada aturan tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 53 tahun 1999 yakni dasar hukum pembentukan Kota Batam.

"Point dari kajian kami salah satunya soal rencana pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam. Apa sebenarnya urgensi menjadikan Wali Kota Batam ex-officio Kepala Batam. Apa dasarnya? Jangan sampai keputusan itu melanggar undang-undang," tegas Laode Ida. 

Ia menyatakan bahwa terpenting saat ini adalah Ombudsman RI melakukan upaya pencegahan mal administrasi yang berpotensi dilakukan pemerintah terkait soal ex-officio tersebut. "Kalau sampai hal itu (ex-officio) terjadi, maka itu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Masa sih Presiden mau dijebak seperti itu?," ungkap Laode Ida. 

Kebijakan pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam dinilai Laode Ide berpotensi melanggar UU tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Laode Ida menambahkan, Ombudsman RI telah mengirimkan surat kepada Presiden RI agar mempertimbangkan dan mengkaji lagi rencana pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam. Hal ini penting agar iklim investasi di Batam tetap kondusif. 

Selain soal kebijakan ex-officio, sambung Laode Ida, tata kelola Pulau Batam juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

"Kebijakan pemerintah soal BP Batam, juga kami harapkan tidak bergonta-ganti agar ada kepastian hukum berusaha (berinvestasi) di Batam. Padahal kalau kita lihat, warisan BJ Habibie membangun Batam ingin menjadikan pulau tersebut sebagai kawasan industri terkemuka di Asia dan Asia Tenggara. Ini seharusnya mampu diwujudkan," tegasnya. 

"Kalau kita melihat sekarang ini kan, seperti coba-coba terus. Sudah beberapa kali terjadi pergantian kepemimpinan BP Batam. Kalau seperti ini terus bisa menghambat percepatan pembangunan Batam sebagai kawasan tujuan investasi dan lokomotif ekonomi nasional," pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan menghilangkan dualisme di Batam dengan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam. Kebijakan tersebut tengah digodok bersama kementerian terkait, dalam hal ini Kemenkum HAM dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2014. (*)        


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Dialog Investasi dengan para pelaku usaha di Batam, Jumat (15/2/2019). Dialog yang menghadirkan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Sejumlah Unsur KRI Jajaran Komando Armada (Koarmada) I TNI AL dalam sepekan terakhir berhasil menangkap delapan kapal kargo dan kapal tanker asing. Ke delapan kapal tersebut ..