Kemana Isu Dualisme Batam Berlabuh? (Bagian-1)
Minggu, 10/02/2019 20:54:29
Suasana dan aktivitas di Pelabuhan Batuampar Batam.

MENCERMATI dualisme (kepemimpinan) yang dianggap sebagai biang kekisruhan di Batam, memang cukup relevan terkait berkurangnya dinamika sosial, budaya, pariwisata dan berimplikasi atas (turunnya) pertumbuhan ekonomi di sana, kendati tidak menutup kemungkinan terdapat faktor-faktor lain. 

Secara konsekuensi, dualisme di atas berimpact adanya hal-hal serba dua, baik kewenangan, tata ruang, perizinan, aset, dan lain-lain. Bergulirnya isu ex-officio, dimana Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam akan dirangkap oleh Wali Kota Batam cukup mengusik beberapa elit politik dan stakeholders.

Tak kurang, Firman Soebagyo, anggota Komisi II DPR RI menyebut, bahwa keputusan pemerintah bepotensi menabrak sejumlah aturan, antara lain; UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaraan Negara, UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan PP No 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

Sedang poin inti UU yang ditabrak adalah, selain larangan perangkapan jabatan wali kota, juga akan terjadi kerancuan pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara, dll. Hal ini dinilai berbahaya sebab dikhawatirkan ada penyalahgunaan kewenangan secara sistematis dan terstrukur.

KPK pun tampaknya tidak sepakat dengan rencana peleburan kepemimpinan di Batam. "Wali kota itu pejabat negara sehingga tidak boleh rangkap jabatan dan bertentangan dengan UU," demikian rilis KPK ketika menerima audensi Ketua Kadin Batam dan dewan pakar Kadin Kepri. 

Jika dicermati secara jeli, selama ini, kajian atas kekisruhan dimaksud hanya berputar-putar di atas permukaan. Menyoal aspek hukum, misalnya, atau dari sisi kelembagaan, ataupun perihal kewenangan, dst. Polemik cuma berkisar hal yang tersurat namun abai terhadap hal-hal tersirat di bawah permukaan. Nah, tulisan ini mencoba membaca kekisruhan BP Batam sisi geopolitik. 

Ada asumsi berkembang di dunia (geo) politik, bahwa konflik lokal bagian dari konflik global. Artinya, konflik jenis apapun di daerah dan/atau negara tertentu, bukanlah faktor tunggal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan seting dari kepentingan-kepentingan para adidaya atau permainan geopolitik global. 

Apalagi wilayah konflik tersebut tergolong jalur basah. Disinyalir ada invisible hands meremot dari kejauhan. Demikian juga isu dualisme dan konflik di Batam, diyakini tak boleh lepas dari asumsi di atas yakni bagian dari skenario konflik global antar-adidaya terkait kepentingan mereka. 

Mengapa demikian, jika menelusuri sisi sejarah Otorita Batam -embrio BP Batam- ia adalah perwujudan mimpi BJ Habibie agar Batam mampu menjadi kompetitor (pelabuhan) Singapura. Tentu saja, cita-cita Habibie merupakan mimpi buruk bagi Lee Kuan Yeuw, PM Singapura saat itu, oleh karena jantung hidup dan denyut nadi Singapura sangat tergantung pada jasa pelabuhan. 

Skenario yang dikhawatirkan Lee, jika Batam bersolek sesuai keinginan pasar, niscaya nafas Singapura bakal tersengal-sengal. Inilah narasi peperangan geopolitik. Bahwa geliat ekonomi Batam tempo doeloe pernah mencapai 14% dipastikan membuat risau PM Lee. Dan geopolitik menduga kuat, bahwa kejatuhan Habibie karena pidato pertanggung jawabannya ditolak MPR dipastikan ada campur tangan Singapura akibat Lee terusik dengan geliat ekonomi Batam. 

Menurut data, penurunan ekonomi Batam dimulai justru sejak berlaku otonomi daerah. Adanya pemerintah kota (Pemkot) Batam mengakibatkan dualisme dan tumpang tindìh di sana-sini. Kondisi ini yang membuat para investor gerah. Hengkang satu persatu. Betapa kenyamanan, keamanan, koordinasi antar-lembaga, pusat dan daerah, khususnya kepastian hukum dalam berinvestasi -akibat dualisme- menjadi terabaikan. 

Contohnya, BP Batam memungut uang wajib otorita (UWTO) di satu sisi, sedangkan Pemkot Batam juga mengutip uang pajak bumi dan bangunan (PBB) di sisi lain. Itu baru satu aspek masih banyak aspek lainnya yang -serba dua- atau double. Itulah wajah dualisme yang timbul di permukaan. 

Maka pantas saja bila ekonomi Batam pernah jatuh hingga ke titik nadir sekitar 1,5%. Dengan demikian, kepemimpinan dan pengelola BP Batam mutlak harus sosok yang memiliki kapasitas terutama memahami seluk beluk ekonomi makro, fiskal, dan moneter,  wawasan global serta jaringan internasional, bukan sekedar sosok lokal yang kurang memiliki kapasitas dari partai politik lokal. 

Selain tak punya kapasitas, bila dijabat orang politik akan sarat kepentingan. Isu ex-officio adalah penurunan derajad kapasitas kepemimpinan yang dipastikan membuat Batam kian terpuruk.

Ada dua isu aktual yang merupakan sumber permasalahan dari isu-isu lain sebagai ikutan. Adapun isu (utama) aktual tersebut antara lain:  
Pertama, geopolitical shift atau pergeseran geopolitik dari Atlantik ke Asia Pasifik. Catatan ini tak mengurai detail mengapa ia (geopolitik) bergeser, tetapi sekilas mengurai bahwa faktor pertumbuhan ekonomi, daya konsumsi, pasar yang luas, dst kini condong ke Asia Pasifik.

Kedua, perubahan power concept dalam perilaku geopolitik, yaitu bergantinya pola penggunaan kekuatan yang sebelumnya lebih menonjolkan peran militer sebagai penjuru, sekarang menjadi power ekonomi di depan, dst. Perlu dijelaskan sekilas bahwa power concept itu meliputi power politik, militer, dan ekonomi.

Itulah dua isu pokok yang pada gilirannya membidani persoalan lain -isu ikutan- sebagai konsekuensi atas dinamika lingkungan strategis yang terus bergerak, seperti British Exit (Brexit), contohnya, atau isu Laut China Selatan, trade war, isu nuklir Korea, American first dan lain-lain. Pertanyaan selidik muncul, Dimana power politik berada? 

Ya keduanya, baik power militer maupun aspek ekonomi sebenarnya merupakan hasil interaksi proses (power) politik. Dan dalam konteks ini, power politik lebih kepada linking pin alias pasak penghubung antara keduanya. Artinya, ketika power militer terkadang di depan, atau tatkala ekonomi kadang di depan, itu adalah hasil atas proses-proses dinamika politik. 

Dan kerap kali, keduanya berjalan simultan dengan intensitas berbeda tergantung tujuan dan sasaran. Jepang contohnya, lebih concern ke power ekonomi ketimbang politik dan militer, namun sejak isu nuklir Korut mencuat, ia mulai membangun kembali militernya. Atau, China tempo doeloe lebih mengkedapankan power ekonomi daripada aspek lainnya. Tetapi harus diakui, memasuki Abad ke-21 ketiga power concept tadi dijalankan secara simultan oleh China. 

Korea Utara (Korut) lebih menampilkan militer daripada power lainnya, sedang Korea Selatan kebalikan dari Korut, ia lebih menonjolkan wajah ekonominya. Kalau posisi Amerika Serikat (AS) sudah jelas, bahwa sejak dahulu menjalankan ketiga power secara konsisten karena kepentingan nasional AS berserak di berbagai belahan dunia. 

Makanya ia sering dijuluki sebagai polisi dunia karena malang melintang di panggung geopolitik global demi memastikan kepentingan nasionalnya tidak terganggu. Itulah contoh sekilas penggunaan power concept di panggung geopolitik global. 

Kembali ke Asia Pasifik. Sekurang-kurangnya, urain pokok-pokok kondisi geopolitik di atas walau sekilas bisa dinarasikan, bahwa situasi geopolitik hari ini dan ke depan, selain gelombangnya bergeser ke Asia Pasifik, juga aspek ekonomi kini menjadi leading power selaku penjuru, bukan lagi power militer sebagaimana tempo doeloe. 
Pertanyaan selanjutnya, "Dimana muara (kolam besar) dan epicentrum atas pergeseran geopolitik di atas?"

Ketika medan geopolitik Abad ke-21 cenderung berinteraksi di perairan, maka berbasis isu-isu ikutan aktual akibat sengketa batas antar-negara di Asia Pasifik, tak boleh dipungkiri bahwa kolam besar dimaksud ialah Laut China Selatan (LCS). Kenapa? Selain merupakan jalur pelayaran internasional, LCS memiliki potensi hidrocarbon yang besar. 

Itu kolam besarnya. Lantas, dimana epicentrum dari geopolitical shift dimaksud? Tak lain dan tak bukan adalah Selat Malaka selaku lintasan pelayaran utama dari Lautan Pasifik menuju Lautan Hindia, dan sebaliknya. Nah, keduanya baik LCS maupun dan Selat Malaka ---kendati baru asumsi--- boleh dijadikan titik bahasan catatan ini dengan beberapa alasan, antara lain yaitu: 

1) Selat Malaka merupakan selat tersibuk kedua setelah Selat Hormuz, Iran; 2) dalam perspektif geopolitik, Selat Malaka hari ini dalam kendali Amerika Serikat (AS) karena bercokol Armada VII di sana; 3) sekitar 80-an percent konsumsi minyak China dari berbagai negara melalui jalur tersebut (Selat Malaka), dst.

Inilah menariknya konstestasi geopolitik. Di satu sisi, meski LCS seperti dalam kendali China karena selain klaim sepihak Kepulauan Paracel dan Spratly, juga marak pembangunan fasilitas militer di kedua kepulauan sengketa tersebut oleh China namun para tetangganya seperti -diam- tak berkutik dan dunia membiarkan.

Sementara di sisi lain, Selat Malaka justru dalam kendali Paman Sam cq Armada VII. Artinya bila kelak terjadi friksi terbuka antara China melawan AS, meskipun China menguasai LCS, kemungkinan AS tinggal blokir Selat Malaka maka akan kolaps karena supplay serta akses minyak China menjadi terhambat. (bersambung)

Penulis
M Arief Pranoto
Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan, Global Future institute, Jakarta



Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Dialog Investasi dengan para pelaku usaha di Batam, Jumat (15/2/2019). Dialog yang menghadirkan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady ..
KEPRI
BATAM, KABARBATAM.com- Sejumlah Unsur KRI Jajaran Komando Armada (Koarmada) I TNI AL dalam sepekan terakhir berhasil menangkap delapan kapal kargo dan kapal tanker asing. Ke delapan kapal tersebut ..