Soal Ex-Officio, Nuryanto: Harusnya Ada Kajian Mendalam dan Jangan Terkesan Emosional
Selasa, 12/02/2019 22:24:08
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto. (Foto: Kabarbatam.com)

BATAM, KABARBATAM.com- Keputusan pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam mendapat perhatian Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. Ia berhadap, kebijakan tersebut berdasarkan aturan dan regulasi yang ada dan tidak terkesan emosional.   

"Kalau kami dari DPRD, sebagai unsur pemerintah daerah, ini kan kita bekerja atas dasar aturan dan regulasi. Terkait ex-officio BP Batam ini kan murni kebijakan pusat. Tentu kami berharap agar kebijakan tersebut berdasarkan aturan dan regulasi yang ada," ungkap Nuryanto, di Kantor DPRD Kota Batam, Senin (11/2/2019).   

Ketua DPRD yang akrab disapa Cak Nur, mengatakan, kalau memang ada aturan dan regulasi mengangkat ex-officio dan ditetapkan berarti dasar itulah yang dijalankan pemerintah, daerah tinggal melaksanakan saja. "Tetapi, harus ada yang memberikan kepastian atas kebijakan tersebut. jangan terkesan emosial. Mengingat hal tersebut akan berpengaruh pada iklim berusaha karena (masyarakat) merasa ada ketidakpastian," tegasnya. 

"Prinsipnya kalau kami sih siap-siap saja, yang penting regulasinya jelas. Tetapi ini kan belum ada aturan dan regulasi sehingga kami menilainya terlalu cepat. Dampaknya, psikologisnya masyarakat Batam itu terkesan menangkap ada ketidakpastian. (aturan) gampang mudah berubah," ungkapnya.  

Nuryanto mengatakan, semestinya pemerintah melengkapi dulu dasar-dasarnya, aturan, dan regulasinya kemudian baru disampaikan kepada publik. Pihaknya juga mengatakan, terkait dengan kebijakan ex-officio ini mestinya harus lebih hati-hati. 

"Harus ada kajian dulu, dilakukan bertahap. Inikan reguilasinya belum ada. Nanti menjadi celah untuk dituntut orang, artinya ada undang-undang dan aturan yang dilanggar. Kami sih positif thingking saja. Tetapi perlu diingat, negara atau pemerintah itu kan berkerja atas nama aturan," tambah Cak Nur.  

Saat ditanya dengan keputusan ex-officio ini, adakah ada kekhawatiran bahwa hal itu akan memecah konsentrasi wali kota? Seperti saya sampaikan tadi, harus ada kajian yang mendalam terlebih dahulu. Karena BP Batam itu, fungsi, kapasitas dan tanggung jawab serta wewenangnya berbeda dengan Pemko Batam. "Ada dua hal yang berbeda di situ," urai Nuryanto.  

Seharusanya, sambung politisi PDIP ini, ada kajian yang mendalam dan komprehensif dulu sehingga nanti regulasinya bila sudah clear, jadi pelaksanaannya berjalan lancar. "Kalau menurut saya sih seperti itu. Apapun keputusan pemerintah pusat, jika sudah dilakukan kajian  secara mendalam, regulasi ada, kan tinggal melaksanakan saja," tuturnya. 

Terkait amanat UU No 53 agar pemerintah menyelaraskan  kewenangan BP dan Pemko Batam, Nuryanto menilai bahwa, jika hal itu dapat dilaksanakan tentu permasalahan di Batam sudah selesai sejak dulu. Karena ini dari amanat UU tersebut adalah mengatur hubungan kerja antara BP Batam dan Pemko Batam. 

"Kalau itu sudah dilaksanakan, sudah selesai masalah Batam ini dari dulu. Namun kemudian, muncullah ada PP yang lain yang tidak kita kehendaki, tidak sesuai perintah UU sehingga kacau begitu," ujarnya.

Namun terlepas dari semua kepentingan itu, Nuryanto hanya meminta agar kepentingan dan pelayanan pada masyarakat harus mampu dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Sekarang ini, tambah Cak Nur, kalau kita lihat juga ada pelayanan di BP Batam yang terhenti dengan adanya kondisi seperti ini. 

Ditegaskan Cak Nur, ada ruang beberapa bulan ini berhenti. Contohnya, untuk menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, Kepala BP Batam tidak dapat melakukan hal tersebut, sehingga jadinya ada hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang hilang di situ. 

"Ada hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang nggak kita berikan sebagaimana mestinya. Ini menurut saya nggak sesuai dengan filosofi pelayanan. Dan tentunya kita prihatin," kata Nuryanto.  

"Kami lebih mengutamakan kepentingan masyarakat Batam. Bahwa ada hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari kita (pemerintah) harus mampu dipenuhi. Saya justru melihat hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ini sangat terganggu dalam beberapa bulan ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah akan menghilangkan dualisme di Batam dengan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam. 

Kebijakan tersebut tengah digodok Tim Kemenko Perekonomian bersama kementerian terkait, termasuk Kemenkum HAM dengan merevisi PP No 46 tahun 2014. Sesmenko Perekonomian Susiwiyono saat berkunjung ke Batam belum lama ini juga menyampaikan hal itu. 

"Terkait dengan ex-officio saat ini masih dalam pembahasan bersama dengan kementerian terkait. Ada tim yang sudah dibentuk dan saat ini sedang bekerja, untuk melakukan harmonisasi regulasi berkaitan dengan ex-officio ini," ujarnya. (*) 


Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   metropolitan-
   
   parlemen
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Sebanyak 16 pemanah asal Klub Panahan BIFZA ASC Kota Batam yang terbagi dalam kategori usia bawah 9 tahun, 12 tahun, dan 15 tahun turut serta dalam kejuaraan antar pelajar di ..
KEPRI
TANJUNGPINANG, KABARBATAM.com- Sejumlah orang tua asuh yang berasal dari Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, memberikan beasiswa kepada 15 siswa MTs swasta di Tambelan.  Dana ..