RDPU Tentang Kawasan Batam, Komisi II DPR: Rencana Ex-Officio Melanggar Undang-Undang
Selasa, 12/03/2019 15:17:47
Suasana RDPU DPR RI dengan Kadin Provinsi Kepri dan Kadin Batam, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (12/3/2019). (Foto: Kadin Kepri)

JAKARTA, KABARBATAM.com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Kadin Provinsi Kepri dan Ketua Kadin Kota Batam, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (12/3/2019) sekitar pukul 10.00 WIB. 
Rapat tersebut membahas terkait Kawasan Otorita Batam, yang kini bernama Badan Pengusahaan (BP) Batam. Komisi II DPR RI, Dr. Ir, H.E. Herman Khaeron memimpin jalannya rapat. Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri Akhmad Maruf Maulana dan Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk hadir dalam RDPU tersebut. 

Selain itu, Ketua Dewan Pakar Kadin Ampuan Situmeang SH dan beberapa pengurus Kadin Kepri dan Kadin Batam juga hadir dalam rapat tersebut. Ada beberapa catatan yang menjadi keputusan RDPU Komisi II DPR RI dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri dan Kadin Batam. 

Pertama; Komisi II DPR RI memahami permasalahan Batam saat ini yang disampaikan oleh Kadin Provinsi Kepri dan Kadin Kota Batam yang ditimbulkan oleh regulasi dan ketidakpastian hukum, yang berdampak terhadap menurunnya ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya, Komisi II DPR RI melalui Pimpinan Rapat H.E Herman Khaeron mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kedua; Komisi II DPRI RI berpendapat bahwa rencana menunjuk Walikota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Ketiga; Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perubahan status Free Trade Zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus selama tidak memberikan dampak langsung kepada dunia usaha, Usaha Kecil Menengah, dan masyarakat Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. 

Keempat; Komisi II DPR RI sepakat akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR RI penyelesaian masalah Batam. Hasil RDPU yang berlangsung di gedung DPR RI, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, ini masing-masing ditandatangani Ketua Rapat H.E Herman Khaeron, Ketua Kadin Provinsi Kepri Akhmad Maruf Maulana dan Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk. (*)



Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   batam
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Sebanyak 16 pemanah asal Klub Panahan BIFZA ASC Kota Batam yang terbagi dalam kategori usia bawah 9 tahun, 12 tahun, dan 15 tahun turut serta dalam kejuaraan antar pelajar di ..
KEPRI
BINTAN, KABARBATAM.com- Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bintan menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Warga yang memiliki perigi atau sumur mulai kesulitan mendapatkan air. ..