Status Batam Berubah-Ubah, Pansus DPR RI akan Mengklarifikasi Semuanya
Selasa, 12/03/2019 18:18:24
Komisi II DPR RI seusai menggelar RDPU tentang Kawasan Otorita Batam dengan Kadin Kepri dan Kadin Batam, di Gedung DPR RI,Jakarta, Selasa (12/3/2019). (Foto: Kadin Kepri)

BATAM, KABARBATAM.com- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau dan Kadin Batam meminta pemerintah tegas dalam memutuskan status Batam. Status Batam terus digantung dan regulasi yang terus berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Batam sebagai kawasan tujuan investasi serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). 

Demikian disampaikan Dewan Pakar Kadin Batam, Ampuan Situmeang usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Kadin Kepri dan Kadin Batam, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (12/3/2019). 

"Intinya yang kami sampaikan bahwa Batam terkesan menjadi ajang permainan orang pusat. Kita terus di-gonjang-ganjing. Status dan regulasi terus berubah-ubah. Kemarin FTZ, sekarang muncul KEK, lalu muncul lagi ex-officio. Maunya pemerintah itu apa sih?" kata Ampuan.

Ada banyak permsalahahan tentang Batam yang harus segera diurai. Untuk menjawab dan mengklarifikasi berbagai permasalahan tersebut, kata Ampuan, Komisi II DPR RI telah mengusulkan dibentuknya Pansus. 

"Kita menyambut baik ada usulan Pansus untuk mengklarifikasi semuanya. Termasuk informasi yang berkembang bahwa kami disebut tak setuju dengan ex-officio. Padahal bukan kami yang tak setuju, tetapi itu adalah amanat UU yang tidak membolehkan seseorang kepada daerah rangkap jabatan," tegas Ampuan. 

Ia menyatakan, ada beberapa peraturan yang bertentangan bila kepala daerah rangkap jabatan. Tidak hanya UU Pemerintah Daerah, sambung Ampuan, tetapi juga UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

"Dari sisi kelembagaan dan penggunaan anggaran jelas sudah berbeda. BP Batam dianggarkan dan menggunakan APBN, sedangkan Pemko Batam menggunakan APBD. Mitra kerja BP Batam adalah DPR RI, sedangkan Pemko Batam adalah DPRD Batam. Dari situ saja sudah berbeda. Kok malah kami yang dianggap menolak ex-officio?" ungkap Ampuan. 

Pemerintah diminta agar tegas dan bijak dalam menyikapi permasalahan di Batam. Termasuk DPR RI yang juga berperan aktif menyikapi dinamika dan permasalahan yang ada di Batam.  Munculnya usulan membentuk Pansus DPR mengurai masalah Batam, menurut Ampuan, juga bukan serta merta muncul begitu saja. 

"Tetapi hal itu didasari setelah DPR RI mendapatkan banyak masukan dan pendapat serta memahami apa yang telah diuraikan oleh masyarakat Batam, termasuk dari pelaku usaha dan asosiasi pengusaha di Batam," ujarnya. 

Ditegaskan Ampuan, ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, baik itu KEK dan ex-officio, tetapi ini menyangkut keselarasan dan harmonisasi antar lembaga (BP Batam dan Pemko Batam) yang oleh UU sudah mengamanatkan hal itu. 

"UU mengamanatkan agar pemerintah membuat regulasi untuk menyelaraskan wewenang (harmonisasi) antar kedua lembaga. Patokannya di situ. Jika ini bisa diselesaikan, maka tidak pernah muncul istilah dualisme kepemimpinan di Batam. Tetapi ini kan seakan-akan terus dimunculkan soal isu dualisme di Batam yang dianggap menghambat dalam membangun Batam," tegasnya. 

Ia menambahkan, ini menjadi momentum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan Batam secara komprehensif. Jika ingin melihat Batam berkembang, kata Ampuan, pemerintah diharap tidak membuat kebijakan yang berubah-ubah.

"Jika kemudian pemerintah mengangkat ex-offico sebagai Kepala BP Batam, apakah kemudian permasalahan yang ada bisa selesai, tentu tidak juga. Sehingga kita berharap kebijakan benar-benar komprehensif agar kondusivitas iklim usaha dan investasi di Batam tetap terjaga dengan baik," jelasnya. 

Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk menambahkan, pihaknya menyampaikan agar pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian selaku Ketua DK Batam tidak membuat kebijakan yang dapat menimbulkan persoalan di Batam. 

Menurut Jadi, Kadin Batam dan Kadin Kepri meminta agar pemerintah meninjau ulang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang ex-officio Kepala BP Batam dijabat oleh Walikota Batam, karena dinilai melanggar Undang-Undang (UU). "Kami juga menyampaikan menolak KEK diberlakukan di Batam, sesuai UU FTZ yang masa berlakunya selama 70 tahun," pungkasnya. 

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Latifa meminta Walikota Batam Muhammad Rudi menghentikan wacana soal ex-officio Kepala BP Batam. Karena, menurut anggota DPR dari F-PDIP ini, hal tersebut menyesatkan masyarakat dan pengusaha demi untuk memuluskan kepentingan kelompok dan golongannya saja.

"Kami ingin mengingatkan Walikota Batam agar tidak lagi jualan ex-offico Kepala BP Batam. Jualan ini terus dilakukan. Daerah pemilihan (Dapil) saya jadi gaduh dengan wacana ex-officio yang terus-menerus disampaikan," kata Ria saat RDPU Komisi II DPR dengan Kadin Kepri dan Kadin Batam di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta.

Tidak hanya itu, calon anggota DPR RI Dapil Kepri ini menilai, jualan ex-officio Kepala BP Batam yang dilakukan Walikota Batam sebagai bentuk abuse of power, karena aturan perundang-undangan tidak membolehkan kepala daerah rangkap jabatan.

"Saya tahu (perkembangan) di Batam, ada kepentingan yang masuk di sini. Ada pertarungan bisnis besar, tetapi kami ingin ingatkan bahwa dunia usaha di Batam dan rakyat Kepri jangan dikorbankan," pungkasnya. (*)



Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   batam
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Sebanyak 16 pemanah asal Klub Panahan BIFZA ASC Kota Batam yang terbagi dalam kategori usia bawah 9 tahun, 12 tahun, dan 15 tahun turut serta dalam kejuaraan antar pelajar di ..
KEPRI
BINTAN, KABARBATAM.com- Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bintan menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Warga yang memiliki perigi atau sumur mulai kesulitan mendapatkan air. ..