Komisi II DPR: Ada Skenario Besar Kelompok Tertentu di Balik Ex-Officio di Batam
Selasa, 12/03/2019 21:20:55
Wakil Ketua Komisi II DPR H.E. Herman Khaeron memimpin jalannya RDPU di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

JAKARTA, KABARBATAM.COM- Anggota Komisi II DPR RI Firman Subagyo menegaskan, ada skenario besar yang tengah dijalankan oleh kelompok dan golongan tertentu untuk menjalankan kepentingan bisnisnya di Batam dengan mengusung ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Ada skenario besar di balik usulan ex-officio Kepala BP Batam. Ada kepentingan bisnis besar di sana, dimana mereka telah melakukan pertemuan tertutup," ungkap Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II DPR dengan Kadin Provinsi Kepri dan Kadin Batam, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/3/2019). 

Anggota Fraksi PDIP ini menilai, sebagai walikota juga telah memobilisasi massa masuk ke dalam politik praktis untuk mendukung kepentingan politik tertentu. "Ini akan ada abuse of power," ungkap Firman.

Pihaknya kembali mengingatkan bahwa, jika kebijakan ex-officio ini dipaksakan, tentunya berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Di antaranya; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Sekadar diketahui, alokasi anggaran untuk BP Batam berasal dari APBN. Adapun Pemko Batam menggunakan APBD. Walikota Batam, menurut Firman, tidak bisa menggunakan anggaran yang dialokasikan pusat (APBN), karena kewenangannya hanya untuk mengelola APBD yang diperuntukkan bagi SKPD.

"Walikota hanya berwenang mengelola anggaran (APBD) untuk SKPD. Tidak bisa (menggunakan) anggaran BP Batam yang dialokasikan oleh APBN. Ini resikonya tinggi jika UU (UU Perbendaharaan Negara) ini dilabrak," ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, pihaknya menyampaikan agar pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian selaku Ketua DK Batam tidak membuat kebijakan yang dapat menimbulkan persoalan di Batam. 

Menurut Jadi, Kadin Batam dan Kadin Kepri juga meminta agar pemerintah meninjau ulang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang ex-officio Kepala BP Batam dijabat oleh Walikota Batam, karena dinilai melanggar Undang-Undang (UU). "Kami juga menyampaikan menolak KEK diberlakukan di Batam, sesuai UU FTZ yang masa berlakunya selama 70 tahun," ujar Jadi.

Ia mengatakan, perekonomian di Batam sebenarnya sudah mulai tumbuh ketika BP Batam dipimpin Lukita Dinarsyah Tuwo. Ekonomi Kepri yang sempat berada di level 2 persen lebih perlahan bisa naik ke angka 4,5 persen di triwulan III/2018. Namun sayang, Lukita kemudian diganti sehingga membuat ekonomi Batam kembali terpuruk.

RDPU antara Komisi II DPR RI dengan Kadin Kepri dan Kadin Batam, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR H.E. Herman Khaeron, memutuskan empat catatan atau butir kesimpulan RDPU, Selasa, 12 Maret 2019. 

Pertama; Komisi II DPR RI memahami permasalahan Batam saat ini yang disampaikan oleh Kadin Provinsi Kepri dan Kadin Kota Batam yang ditimbulkan oleh regulasi dan ketidakpastian hukum, yang berdampak terhadap menurunnya ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya, Komisi II DPR RI melalui Pimpinan Rapat H.E Herman Khaeron mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kedua; Komisi II DPRI RI berpendapat bahwa rencana menunjuk Walikota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Ketiga; Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perubahan status Free Trade Zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus selama tidak memberikan dampak langsung kepada dunia usaha, Usaha Kecil Menengah, dan masyarakat Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. 

Keempat; Komisi II DPR RI sepakat akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR RI penyelesaian masalah Batam. Hasil RDPU yang berlangsung di gedung DPR RI, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, ini masing-masing ditandatangani Ketua Rapat H.E Herman Khaeron, Ketua Kadin Provinsi Kepri Akhmad Maruf Maulana dan Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk. (*)



Editor  : Aan Sahputra
Tags
   
   batam
   
   metropolitan-
BP BATAM
BATAM, KABARBATAM.com- Sebanyak 16 pemanah asal Klub Panahan BIFZA ASC Kota Batam yang terbagi dalam kategori usia bawah 9 tahun, 12 tahun, dan 15 tahun turut serta dalam kejuaraan antar pelajar di ..
KEPRI
BINTAN, KABARBATAM.com- Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bintan menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Warga yang memiliki perigi atau sumur mulai kesulitan mendapatkan air. ..