Dasar Hukum Belum Lengkap, Pelaksanaan Ex-officio Kepala BP Batam Ditunda

Rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Selasa (7/5/2019). Agenda rakor, yakni Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Perubahan Kedua PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (Foto: Ist)

JAKARTA, KABARBATAM.com– Pemerintah menunda operasional atau pelaksanaan jabatan ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam oleh Walikota Batam. Keputusan itu diambil karena pemerintah, dalam hal ini Kemenko Perekonomian masih memerlukan dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Perekonomian, Susiwijono Moegiarso saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian RI, Jakarta, Selasa (7/5/2019). Agenda rakor tersebut, yakni Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Perubahan Kedua PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Untuk operasional pelaksanaan ex-officio diperlukan peraturan teknis mengenai benturan kepentingan (Kementerian PAN dan RB) dan mekanisme pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BP Batam (Dewan Kawasan Batam),” kata Susiwijono.

Rapat Konsultasi di Ruang Rapat Utama Menko Perekonomian ini, hadir; Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Asisten I Bidang Perekonomian Pemprov Kepri Syamsul Bahrum, Ketua Kadin Kepri Akhmad Maruf Maulana, Ketua Kadin Batam Jadi Rajaguguk, dan Deputi Bidang Percepatan dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hadir juga Staf Ahli Hukum dan Perundang–Undangan Kemenkum HAM, Deputi Bidang Hukum dan Perundang Undangan Mensesneg, Deputi Kelembagaan Kementerian PAN-RB, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu, dan Sekjen Kementerian Perdagangan. Selain itu, hadir juga pengelola kawasan industri di Batam, Himpunan Kawasan Industri Kepri, dan para pelaku usaha di Batam.

Susiwijono mengatakan, pelaksanaan kebijakan jabatan Kepala BP Batam dijabat ex-officio oleh Walikota Batam perlu diatur dalam Perubahan PP No 46/2007 tentang KPBPB Batam sebagaimana diubah dengan PP No 5 Tahun 2011 (RPP Perubahan Kedua PP No 46/2007).

“Dalam perubahan PP 46/2007 ada 6 substansi pengaturan ex-officio agar kebijakan tersebut tidak melanggar UU Pemerintahan Daerah yang melarang Kepala Daerah merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, karena Kepala BP Batam bukan merupakan pejabat negara berdasarkan UU ASN dan tidak diatur dalam UU KPBPB Batam,” katanya.

Sehingga nantinya tidak memerlukan aturan khusus dalam pengelolaan APBN dan BMN. “Pelaksanaan ex-officio tidak memerlukan pengaturan khusus dalam pengelolaan APBN dan BMN karena telah cukup dalam PP Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan BP Batam (pelaksanaan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara,” papar Susiwijono.

Adapun substansi pengaturan ex-officio itu meliputi, Pertama; Kepala BP Batam dijabat ex-officio oleh Walikota Batam. Kedua; Walikota Batam harus memenuhi syarat telah dilantik sebagai Walikota Batam dan tidak sedang menjalankan masa tahanan atau berhalangan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.

Ketiga; Dewan Kawasan Batam menetapkan Walikota Batam sebagai Kepala BP Batam sesui kententuan peraturan perundang-undangan.
Keempat; masa jabatan Kepala BP Batam mengikuti ketentuan UU KPBPN dan UU Pemerintah Daerah.

Kelima; dalam hal Kepala BP Batam tidak memenuhi syarat sebagaimana huruf b, pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala BP Batam dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam. Keenam; pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala BP Batam ex-officio oleh Walikota Batam mempedomani penanganan benturan kepentingan yang diatur oleh Menteri PAN dan RB.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan, DPRD Kota Batam menunggu aturan perundangan yang mengatur mengenai ex-officio, dan sudah dilakukan kajian yang mendalam.

“Kami menunggu regulasinya. Kami tidak mau Batam dijadikan bahan uji coba, harus ada kajian dan itu sudah clear saat dilaksanakan. Apapun keputusannya akan kami terima, tetapi sebelum ada regulasi sebaiknya ex-officio ditunda,” kata Nuryanto.

Sementara itu, Ketua Kadin Batam Jadi Rajaguguk menilai, regulasi yang dipakai sebagai landasan hukum ex-officio ternyata masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (PP). “Semua itu ternyata baru wacana dan baru sekedar gagasan yang belum berdasarkan aturan yang jelas,” kata Jadi.

Selain itu, Jadi juga mempertanyakan alasan diubahnya PP No 46 Tahun 2007 sebanyak dua kali. “Mengapa harus merubah PP? Kenapa bukan melaksanakan PP yang diamanatkan UU Pemda Pasal 360 ayat 4 yang mengatur keikutsertaan daerah di KPBPB. Ini juga menimbulkan pertanyaan, karena perubahan PP No 46/2007 terkesan dipaksakan, padahal jelas-jelas tidak selaras dengan UU Pemda tersebut,” tegas Jadi.

Ketua Kadin Kepri Akhmad Maruf Maulana menegaskan, Kadin Kepri akan mengajukan judicial review atau uji materil ke Mahkamah Konsitusi dan ke Mahkamah Agung (MA) jika ex-officio Kepala BP Batam oleh Walikota tetap dilaksanakan.

“Kalau diberlakukan, akan kami ajukan uji materi atau judicial review karena (Walikota ex-officio Kepala BP Batam) jelas-jelas melanggar undang-undang,” ungkapnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here