Soal Kisruh Kebun Sawit, DPRD Riau Sebut Lahan KOPNI Legal

Suasana rapat dengan Komisi II DPRD Provinsi Riau.

Pekanbaru, Kabarbatam.com- Komisi II DPRD Provinsi Riau memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan yang terjadi antara pihak masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Tani (KOPNI) Sahabat Tani desa Kota Garo Tapung Hilir Kampar dengan pihak PT Arara Abadi, Senin (18/11/2019).

Berdasarkan data dan keterangan dari intansi terkait, lahan yang dimiliki masyarakat adalah legal atau sah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD {rovinsi Riau Robin Hutagalung saat dikonfirmasi di sela-sela rehat rapat bersama yang dilakukan di ruang Medium DPRD Riau.

“Masalah sengketa lahan antara KOPNI Sahabat Lestari Kota Garo Tapung Hilir Kampar dengan PT Arara Abadi. Dimana sudah sekitar 20 tahun ditempati masyarakat bercocok tanam kelapa sawit,” sebutnya.

Permasalahannya, menurut politisi PDI-P ini, lahan dengan ukuran luas sekitar 1.500 hektar lebih itu dulunya merupakan kawasan HTI PT Arara Abadi yang sudah diserahkan pada masyarakat. Ternyata sekitar dua bulan belakangan ini akan diambil kembali oleh pihak PT Arara Abadi.

“Sementara masyarakat sudah punya SKT atau sertifikat akan lahan tersebut,” katanya juga.

Disampaikan juga oleh Dapil Kota Pekanbaru ini, mengenai SKT yang dimiliki oleh masyarakat tidak disangkal atau dibenarkan adanya oleh pihak BPN dan Pemkab Kampar. Malah disebutkan pembuatan SKT tersebut dengan menggunakan atau dibiayai oleh APBD Kampar. Sementara dari pihak PT Arara Abadi beralasan belum ada pelepasan.

“Apa yang jadi alasan dari pihak PT Arara Abadi, kenapa harus sekarang dipermasalahkan. Kenapa tidak saat masyarakat melakukan pengurusan SKT dahulunya,” tambahnya sembari mengakui bingung juga dengan apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan ini.

Di lapangan yang terjadi untuk saat, menurut Robin, pihak PT Arara Abadi membentuk kelompok tani pula yang bercocok tanam di lahan tersebut yang mendapat pengawalan dari pihak security perusahaan. Sehingga menjadi rentan terjadi bentrokan antara masyarakat yang ada.

“Jadi menurut saya Kementerian terkait harus lakukan pelepasan. Karena masyarakat KOPNI sudah menjadikan lahan tersebut sumber kehidupan. Pihak PT Arara Abadi diminta juga tidak arogan. Kalau memang tidak puas dengan kejadian ini, bisa membawa ke jalur hukum,” katanya juga. (*)

Sumber: riau.go.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here