BP Batam Paparkan Roadmap T.A. 2020-2024 di Komisi VI DPR RI

Jakarta, Kabarbatam.com – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Rabu (26/2/2020) sore, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat.
Pertemuan ini membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN BP Batam Tahun Anggaran 2019 dan Roadmap BP Batam Tahun Anggaran 2020-2024.
Turut hadir, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto, beserta jajarannya.
Rapat ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua/F-PGolkar GDE Sumarjaya Linggih didampingi Wakil Ketua/F-PNasdem Martin Manurung, dan dihadiri oleh para anggota Komisi VI DPR RI.
Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dalam kesempatan pertama menjelaskan realisasi penyerapan anggaran BP Batam Tahun 2018-2019 yang mengalami peningkatan kepada para anggota Komisi VI DPR RI.
“Untuk Tahun Anggaran 2019 realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP Batam sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.565 miliar atau 75,83 persen dari alokasi awal yakni Rp 2.064 miliar. Realisasi tersebut lebih tinggi 14,35 persen dari realisasi tahun 2018, yakni 66,90 persen,” jelas Purwiyanto.
Sedangkan menurut data dari Online Single Submission (OSS), tercatat sebanyak 83 perusahaan dengan total investasi US$ 229,3 juta, yang menyerap lebih dari 7.600 tenaga kerja untuk Investasi Baru Tahun 2019.
Adapun penyebab kurang maksimalnya daya serap anggaran pada Tahun Anggaran 2019 dikatakan Purwiyanto didasari oleh beberapa hal, yakni adanya penghematan belanja pegawai BP Batam dan beberapa anggaran di antaranya merupakan anggaran proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Laut, Bandara Internasional Hang Nadim, serta pengembangan Sewerage System.
Oleh karena itu, Purwiyanto mengatakan, Kepala BP Batam beserta para Deputi telah menyusun roadmap 2020-2024 BP Batam sebagai langkah strategis guna memaksimalkan daya serap anggaran BP Batam. Adapun roadmap tersebut berlandaskan agenda kelima Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu Transformasi Ekonomi yang berfokus kepada upaya transformasi dari sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.
“Fokus pengembangan kami terdapat pada empat sektor strategis. Pertama, industri manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti industri smartphone dan kedirgantaraan. Kedua, industri jasa seperti Maintenance Repair Overhaul (MRO) pesawat dan kapal, serta shipyard. Ketiga, pengembangan logistik, seperti e-commerce dan transshipment. Dan yang terakhir, industri pariwisata,” terang Purwiyanto.
Selama RDP berlangsung, BP Batam tak luput dari masukan yang disampaikan para Anggota Komisi VI DPR RI, baik mengenai pengelolaan lahan di Batam, realisasi target investasi, hingga optimalisasi aset.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, mengatakan BP Batam telah melakukan langkah-langkah strategis, dua di antaranya adalah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kepala (Perka) Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan, serta akan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai optimalisasi implementasi OSS di Batam.
“Baru saja kemarin (Rabu, 26/2) kami melakukan sosialiasi Perka BP Batam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan, yang memuat proses untuk mendapatkan lahan dan membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) yang baru,” kata Rudi.
Ia melanjutkan, sebelum Perka BP Batam ini terbit, ada empat belas dokumen yang harus dilengkapi oleh Pemohon untuk mendapatkan lahan di Batam. Namun kini, pesyaratan tersebut telah disederhanakan dan dipermudah. Selain itu, proses dokumen dapat dilakukan secara mobile, sehingga Pemohon dapat melacak dokumen melalui perangkat telepon genggam.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan BKPM untuk melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) untuk proses OSS agar bisa terhubung langsung dengan BP Batam, dan mudah-mudahan dapat terlaksana untuk mempermudah proses investasi di Batam,” tambahnya.
BP Batam juga telah melakukan lelang Bandara Hang Nadim, yang saat ini sebanyak tujuh perusahaan telah lolos Prakualifikasi Lelang. Rudi juga mengungkapkan, pada Bulan Mei mendatang pemenang tender sudah bisa diumumkan untuk pelaksanaan pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim.
Selain itu, Pelabuhan Bongkar Muat Batu Ampar juga diproyeksikan Bulan Maret mendatang akan memulai proses revitalisasi, sebagai hasil kesepakatan antara BP Batam dengan Konsorsium PT Pelindo II bersama PT Pelindo I dan PT Persero.
“Kami berharap kritik dan masukan yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman kami untuk membangun Batam menjadi kota tujuan investasi kita bersama,” tutup Rudi. (rud)