Serahkan SHM Warga Tanjung Banon, Menko AHY: Wujud Kepedulian Pemerintah Beri Kepastian Hukum atas Tanah dan Rumah bagi Masyarakat

Batam, Kabarbatam.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi Transmigrasi Lokal dan Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bertempat di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Selasa (18/3).

Rapat konsolidasi ini dihadiri juga Menteri Transmigrasi M.Iftitah Sulaiman Suryanegara, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wagub Nyanyang Haris Pratamura, Wali Kota yang juga Kepala BP Batam Amasakar Ahmad, Wakil Wali Kota yang juga Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, para FKPD Provinsi Kepri dan Kota Batam, serta peserta rapat lainnya.

Kegiatan diawali dengan penyerahan SHM oleh Menko AHY didampingi Mentrans, Wamen ATR/BPN, Gubernur Kepri dan  Kepala BP Batam, kepada perwakilan dari 68 warga Rempang yang telah menempati rumah baru di Tanjung Banon. Sekaligus wujud apresiasi pemerintah atas dukungan warga untuk keberlanjutan Pengembangan Rempang Eco-City.

Menko AHY dalam sambutannya mengatakan, kalau penyerahan SHM kepada warga Rempang, adalah bentuk keseriusan pemerintah, guna memberikan kepastian hukum yang jelas, atas hunian tanah dan rumah yang telah diberikan dan disediakan kepada mereka.

“Ini tentu juga wujud dan bentuk dukungan nyata dari warga Rempang atas keberlanjutan pembangunan kawasan Rempang Eco-City,” jelas Menko AHY seraya menambahkan kalau pemerintah pasti akan selalu memprioritaskan kepentingan warga setempat terlebih dahulu.

Dikatakan Menko AHY, secara keseluruhan, saat ini diinformasikan telah terbit kurang lebih 161 SHM untuk warga Rempang yang telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam.

“Dan tentunya, jumlah tersebut akan terus bertambah, seiring siapnya seluruh proses untuk penerbitan persil SHM tersebut” jelasnya.

Sementara itu Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaimana Suryanegara dalam pemaparannya menjelaskan terkait ditetapkannya Kota Batam melalui Rencana Kawasan Transmigrasi Batam Rempang Galang (Barelang), saat ini akan ditetapkan Kota Batam, menjadi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KEET).

Dimana dalam KEET Barelang nantinya, kawasan tersebut, akan disulap menjadi kawasan transmigrasi modern dan terintegrasi, yang nantinya, dari lokasi transmigrasi tersebut, akan tumbuh menjadi satu pusat kawasan ekonomi baru yang berkeadilan dan berkelanjutan dari dibukanya wilayah transmigrasi tersebut.

“Apalagi Kementerian Transmigrasi, telah dan akan menerapkan 5 program unggulan kita. Pertama transmigrasi tuntas, kedua transmigrasi lokal, ketiga trasnmigrasi patriot, keempat transmigrasi karya nasional, dan yang kelima transmigrasi gotong royong, “jelas Mentrans Muhammad Iftitah.

Adapun Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan hal ihwal Provinsi Kepri dengan berbagai keunggulan geografis yang dimiliki. Dengan keunggulan ini pula, yang menjadikan Kepri mendapatkan banyak privalege atau keuntungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

“Mulai dari status Free Trade Zone atas wilayah Batam Bintan Karimun (BBK), Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk 7 PSN yang ada di Provinsi Kepri yang beberapa waktu telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto” ujar Gubernur Ansar.

Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Ahmad mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama terkait pembukaan kawasan ekonomi baru yakni Rempang Eco-City yang saat ini terus dalam proses pengembangan dan pembangunan.

Kota Batam dengan posisi strategisnya, juga telah ditetapkan pula sebagai kawasan dan perdagangan bebas atau FTZ, karena memang berada di jalur pelayaran terpadat dunia, yakni Selat Malaka, yang memang dilalui seperempat lalu lintas perdagangan dunia.

“Karenanya, perlu satu strategi yang tepat, agar Kota Batam bisa tumbuh menjadi pusat industri perdagangan pariwisata dan alih kapal, sesuai tujuan dikembangkannya kota ini, dan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, ” jelasnya. (*)