Peminat SMP di Sekolah Rakyat Natuna Lebih Tinggi Dibanding SD

Natuna, Kabarbatam.com – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, bersama Wakil Bupati Jarmin Sidik kembali meninjau progres renovasi gedung Asrama Haji yang akan difungsikan sebagai tempat sementara Sekolah Rakyat, Jumat (18/7).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana-prasarana jelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Renovasi fisik bangunan saat ini telah mencapai 70 persen.

Bagi Cen Sui Lan, pendidikan adalah jembatan menuju keadilan sosial. Dan Sekolah Rakyat adalah tiangnya, didirikan di tanah paling luar negeri ini, sebagai simbol bahwa setiap anak Indonesia berhak bermimpi, meskipun lahir di batas negeri.

“Pemerintah daerah bertugas mengawasi pelaksanaan renovasi gedung ini. Progresnya sudah tinggal 30 persen lagi,” ujar Cen Sui Lan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga memeriksa langsung sejumlah fasilitas pendukung seperti dapur, tempat tidur, dan toilet, guna menjamin kenyamanan siswa selama diasramakan.

Bupati Cen disambut Kepala Dinas Sosial Natuna, Puryanti, yang bertanggung jawab atas rekrutmen calon siswa. Menurut data sementara, jumlah pendaftar calon siswa Sekolah Rakyat telah mencapai 76 orang, dengan dominasi dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Saya minta semua kecamatan lebih aktif lagi mensosialisasikan program ini. Kita harus memastikan informasi ini sampai ke masyarakat,” tegas Cen.

Tingginya minat dari calon siswa SMP ini membuat pemerintah daerah berencana mengusulkan perubahan komposisi penerimaan siswa. Awalnya, formasi yang dirancang adalah 50 siswa SD, 25 SMP, dan 25 SMA. Namun melihat realita di lapangan, antusiasme orangtua untuk melepas anaknya ke asrama di jenjang SD masih rendah.

“Saat ini baru 20 anak SD yang bersedia, sedangkan calon siswa SMP sudah mencapai 40 orang. Jadi kita akan menyurati Kementerian Sosial untuk meminta penyesuaian komposisi, dengan meningkatkan kuota SMP menjadi 50 orang,” jelasnya.

Cen Sui Lan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu dan anak putus sekolah. Seluruh biaya pendidikan, termasuk seragam, akan ditanggung pemerintah.

“Harapan kita, setelah Sekolah Rakyat berjalan, para orangtua bisa menjenguk anak-anaknya dan menyaksikan langsung kualitas pendidikan yang diberikan. Ini adalah bagian dari upaya pemerataan pendidikan yang layak dan berkualitas di wilayah perbatasan,” pungkasnya. (Man)