Subsidi Tol Laut 63 Persen Belum Menurunkan Harga, Warga Natuna Masih Bayar Mahal

Natuna, Kabarbatam.com – Pemerintah pusat telah mengucurkan subsidi transportasi laut hingga 63 persen melalui program tol laut untuk menekan disparitas harga di wilayah terluar.

Namun, kebijakan itu belum sepenuhnya tercermin pada harga bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Natuna. Hingga Desember 2025, warga kepulauan perbatasan masih harus membeli pangan dengan harga jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain, terutama Pulau Jawa.

Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menunjukkan, harga beras medium di Natuna berada di kisaran Rp16.000–Rp18.000 per kilogram, bahkan mencapai Rp20.000 di kecamatan pulau terluar seperti Serasan dan Midai. Padahal di Pulau Jawa, harga beras medium rata-rata hanya Rp12.000–Rp14.000 per kilogram.

Kondisi serupa terjadi pada minyak goreng Minyak Kita. Di Natuna, harga jual berkisar Rp18.000–Rp21.000 per liter, sementara di Pulau Jawa relatif stabil di kisaran Rp14.000–Rp15.500 per liter.
Selisih harga mencapai Rp4.000–Rp6.000 per liter.

Disparitas paling mencolok terlihat pada telur ayam broiler. Harga telur di Bunguran Timur rata-rata Rp58.000 per papan, sedangkan di Midai dan Pulau Panjang menembus Rp68.000 hingga Rp70.000 per papan. Di Pulau Jawa, harga telur masih berada di kisaran Rp48.000–Rp52.000 per papan.

Ironisnya, disparitas harga ini terjadi di tengah klaim stok bahan pokok yang aman. Data ketersediaan mencatat beras Bulog di Gudang Ranai dan Sedanau mencapai lebih dari 1.000 ton.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan atas efektivitas kebijakan tol laut. Subsidi 63 persen seharusnya menurunkan harga secara signifikan di tingkat konsumen.

Namun realitas di Natuna menunjukkan, subsidi belum sepenuhnya mengalir ke harga eceran, melainkan terhenti di mata rantai distribusi.

Tanpa intervensi kepada distribusi lokal, atau penguatan peran BUMN pangan warga pulau terluar Natuna diperkirakan akan terus menanggung beban harga tinggi. Di wilayah perbatasan negara, subsidi besar belum tentu berarti harga yang adil.

Tol Laut dinilai belum efektif tekan disparitas harga di Natuna,

Program tol laut yang digulirkan pemerintah sejak 2015 untuk menekan disparitas harga di wilayah terluar, termasuk Kabupaten Natuna, dinilai belum sepenuhnya efektif.

Meski distribusi logistik relatif lancar, harga kebutuhan pokok di Natuna hingga kini masih lebih mahal dibanding daerah lain.

Kepala Cabang PT Sarana Bandar Logistik (SBL) Natuna, Raswanto, menyebut secara umum tol laut telah memberi kontribusi penting terhadap kelancaran pasokan sembako. Namun, dampaknya terhadap penurunan harga belum signifikan.

“Pemerintah sudah mensubsidi biaya transportasi laut melalui skema PSO sampai 63 persen. Secara logistik memang terbantu, tapi disparitas harga di lapangan masih terlihat,” kata Raswanto kemarin.

SBL merupakan unit usaha PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang bergerak di jasa penyediaan moda transportasi logistik, termasuk pendistribusian muatan tol laut.

Menurut Raswanto, soal harga didaerah merupakan intervensi pemerintah daerah untuk menekan harga. Dinas perdagangan selalu dinas teknis dapat mengecek ke lapangan komoditas kebutuhan yang dipasok menggunakan kapal tol laut.

“Kami menilai adanya biaya angkutan darat sudah dihitung. Sudah membantu, sebab angkutan tol laut sebesar 63 persen sudah mampu menekan disparitas harga didaerah,” ujarnya.

Selain itu sambungnya, sasaran Tol Laut semestinya menyentuh masyarakat menengah ke bawah, dalam praktiknya justru lebih banyak dimanfaatkan pedagang besar.

“Tol laut itu untuk menekan harga bagi masyarakat, tapi yang mengisi muatan justru kelas pedagang besar. Ini yang perlu dievaluasi,” katanya.

Ia menjelaskan, Disperindag telah mengeluarkan fakta integritas bagi toko atau pelaku usaha yang terdaftar sebagai penerima manfaat tol laut. Namun pengawasan di tingkat distribusi dan harga pasar masih menjadi tantangan. (*)