Gerakan Pangan Murah 2026 Resmi Dimulai, Bulog Batam dan Tanjung Pinang Turut Mendukung Stabilitas Harga

Tanjungpinang, Kabarbatam.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Tahun 2026 sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan laju inflasi daerah.

Program ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau di tengah dinamika ekonomi global yang masih berfluktuasi.

Peluncuran GPM ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Produksi serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan oleh seluruh pemangku kepentingan, yang disaksikan langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Komitmen tersebut menegaskan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BUMN pangan, distributor, hingga pelaku usaha untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

Salah satu aktor penting dalam pelaksanaan GPM tahun ini adalah Perum Bulog Cabang Batam dan Tanjung Pinang yang secara aktif menyalurkan komoditas strategis dengan harga terjangkau. Kehadiran Bulog menjadi tulang punggung stabilisasi pasokan beras dan minyak goreng di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lokasi kegiatan, berbagai kebutuhan pokok dijual di bawah harga pasar, di antaranya beras SPHP Bulog Rp58.000 per 5 kilogram, beras premium Rp70.000 per 5 kilogram, Minyak Kita Rp14.000 per liter, serta telur ayam Rp50.000 per papan. Antusiasme warga terlihat tinggi sejak pagi hari, menandakan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pangan murah berkualitas.

Pimpinan Cabang Perum Bulog Batam, Guido XL Pereira, yang akrab disapa Kaka Bos, menyampaikan bahwa Bulog berkomitmen penuh mendukung GPM sebagai bagian dari mandat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Untuk pelaksanaan GPM di Tanjungpinang, Bulog menyiapkan beras SPHP sebanyak 2 ton, beras premium 1 ton, serta Minyak Kita sebanyak 50 dus. Sementara di Kota Batam, kegiatan GPM diselenggarakan oleh Biro Perekonomian Kota Batam pada 9–13 Februari 2026 di dua titik lokasi berbeda setiap harinya, dengan melibatkan distributor dan pelaku usaha setempat.

“Selama rangkaian GPM di Batam, Bulog menyiapkan stok beras SPHP 2 ton, beras premium 1 ton, dan Minyak Kita 20 dus. Ini bentuk dukungan kami agar masyarakat bisa memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau,” ujar Guido.

Ia menambahkan, Bulog Batam siap menyesuaikan suplai apabila terjadi lonjakan permintaan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gejolak harga sekaligus memastikan masyarakat tetap mudah mengakses kebutuhan pokok.

Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa GPM merupakan bagian dari gerakan nasional untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam menjamin kebutuhan dasar.

“GPM ini menjadi gerakan nasional karena merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” tegas Ansar.

Ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemprov Kepri telah melaksanakan GPM sebanyak 79 kali di seluruh kabupaten/kota. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan 69 kali pelaksanaan dengan pola yang lebih terarah dan kolaboratif.

Menurut Ansar, keberhasilan GPM tidak lepas dari sinergi seluruh pihak, termasuk Bulog, distributor pangan, serta pemerintah kabupaten/kota. Ia pun mengajak organisasi kemasyarakatan dan profesi untuk ikut menyelenggarakan kegiatan serupa, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi.

“Dengan keterlibatan semua pihak, kita berharap inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Gerakan Pangan Murah Serentak 2026 di Kepri bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari strategi besar penguatan ekonomi daerah berbasis stabilitas pangan. Partisipasi aktif Bulog Batam menjadi kunci penting dalam memastikan rantai pasok berjalan lancar, sekaligus memberi kepastian harga bagi masyarakat.

Melalui GPM, pemerintah berharap roda perekonomian lokal terus bergerak, konsumsi rumah tangga tetap terjaga, dan tekanan inflasi dapat ditekan. Ke depan, kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan Kepulauan Riau sekaligus menjadi bantalan sosial-ekonomi bagi masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. (Man)