Tokoh Pers Soroti Perjanjian Dagang AS–Indonesia, Dampaknya bagi Keberlangsungan Industri Media Nasional

Jakarta, Kabarbatam.com – Pertemuan tokoh pers bersama konstituen yang membahas perjanjian perdagangan Amerika Serikat–Indonesia digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (26/02/2026). Forum ini mengemuka di tengah kekhawatiran terhadap dampak kesepakatan dagang, khususnya terkait sektor digital, penyiaran, serta keberlangsungan industri media nasional.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam sambutannya menegaskan bahwa pers Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa.

“Pers kita itu berkembang, tumbuh bersama lahir dan tumbuhnya republik ini. Dari awal memang mengawal perjuangan bangsa. Pers itu pemikir, pembangun, sekaligus pendiri peradaban bangsa,” ujarnya.

Menurut Komaruddin, seiring waktu pers memang mengalami spesialisasi peran dalam struktur ketatanegaraan. Namun, hakikatnya tetap sama: menjadi ruang refleksi publik atas realitas sosial dan pemerintahan.

Ia mengibaratkan pers sebagai cermin. “Pers itu memantulkan realitas yang ada di masyarakat dan pemerintahan. Masalah muncul ketika realitasnya tidak baik, lalu ada pihak yang tidak senang ketika dipantulkan. Seolah-olah yang disalahkan adalah cerminnya,” katanya.

Komaruddin mengingatkan, situasi akan semakin rumit jika realitas yang dipantulkan tidak sehat dan “cermin”-nya pun tidak dalam kondisi baik. “Bayangkan cermin yang buram atau pecah-pecah memantulkan realitas yang juga buram. Gambaran yang muncul tentu semakin suram.”

Ia mencontohkan kondisi fiskal negara yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius. “Saya membaca Januari ini APBN mengalami defisit Rp56 triliun. Belanja negara membesar, pemasukan menurun. Kalau jarak antara pemasukan dan pengeluaran semakin jauh, ini bisa gawat bagi kehidupan bernegara,” ujarnya.

Komaruddin menekankan pentingnya menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara agar tidak terus terjebak dalam defisit. Ia mengingatkan pengalaman krisis 1998 ketika Indonesia harus bergantung pada IMF.

“Kalau kondisi ini berlanjut, pers akan terus memantulkan realitas yang tidak sehat. Akibatnya suasana sosial-psikologis masyarakat menjadi letih, pesimis, dan kehilangan imajinasi tentang masa depan,” katanya.

Ia berharap pers dapat tetap menjalankan peran inspiratif. “Kami ingin suatu saat pantulan yang keluar itu indah, memberi imajinasi dan antusiasme masyarakat untuk berpikir optimis tentang masa depan. Jangan sampai kita terus-menerus memantulkan gambaran yang suram.”

Pandangan lain disampaikan tokoh senior pers, Bagir Manan. Ia melihat posisi pers dari perspektif struktur kekuasaan dan struktur kemasyarakatan.

“Kita sering diperkenalkan dengan istilah pers sebagai the fourth estate, kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujarnya.

Namun Bagir menegaskan, dirinya tidak menempatkan pers sebagai bagian dari infrastruktur politik maupun suprastruktur kekuasaan. Baginya, pers harus berdiri sebagai entitas tersendiri.

“Saya menganggap pers sebagai struktur yang terpisah, sehingga dia tidak menjadi bagian dari sistem kekuasaan atau kekuatan politik tertentu. Pers harus bisa berpartisipasi, melakukan kontrol, bahkan melakukan perlawanan,” tegasnya.

Ia mempertanyakan apakah pers saat ini masih menyadari posisinya sebagai kekuatan independen. “Bisa tidak kita menghidupkan kembali kesadaran bahwa pers berada di luar sistem, berdiri sendiri, bukan karena kolaborasi, tetapi karena prinsip independensi?”

Sementara itu, wartawan senior Uni Lubis mengungkapkan bahwa isu perjanjian perdagangan atau RTA (Regional Trade Agreement) antara Indonesia dan Amerika Serikat kini menjadi perhatian utama kalangan pemimpin redaksi.

Ia menyebut, dalam pertemuan buka puasa bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), isu RTA mendominasi pembahasan. Pemerintah disebut berupaya meyakinkan publik bahwa memiliki RTA lebih baik daripada tidak sama sekali.

“Argumennya, yang sudah dikunci dalam RTA akan tetap seperti itu. Karena Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih punya klausul lain yang bisa mengenakan tarif hingga 50 persen jika digunakan,” jelas Uni.

Menurutnya, salah satu pasal yang paling sulit dinegosiasikan ulang adalah pasal terkait layanan digital. Berdasarkan laporan media internasional, isu digital service benar-benar menjadi perhatian langsung Gedung Putih.

“Kalau ada renegosiasi, ini pasal yang paling sulit. Tetapi tetap harus kita masukkan sebagai bagian dari usulan perbaikan,” ujarnya.

Uni juga menyoroti potensi dampak terhadap industri media nasional, terutama terkait pendapatan yang terus menurun. Ia menyinggung kerja sama platform digital seperti Google Showcase yang dinilai belum mencakup banyak media.

“Revenue makin kecil. Kalau cost tetap atau bahkan naik, sementara pendapatan turun, itu yang menyebabkan layoff dan krisis di media,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan kehadiran negara, khususnya dalam kebijakan yang menyangkut keberlanjutan industri pers nasional.

Dalam waktu dekat, Menteri Koordinator Perekonomian dijadwalkan mengundang para pemimpin redaksi untuk membahas isu tersebut. Uni mengusulkan agar Dewan Pers turut dilibatkan secara aktif dalam forum itu.

“Karena ini menyangkut kepentingan besar media dan penyiaran, Dewan Pers sebaiknya diundang. Banyak menteri lain bahkan tidak dilibatkan dalam tahap akhir negosiasi, sehingga penting ada forum yang benar-benar terbuka,” ujarnya.

Ia menambahkan, Forum Pemred dan AMSI tengah menyiapkan sejumlah usulan solusi, termasuk mendorong kebijakan yang dapat menekan biaya (reducing cost) bagi media nasional.

Pertemuan di Gedung Dewan Pers itu pun menjadi ruang refleksi sekaligus peringatan bahwa di tengah ketidakpastian global dan tekanan ekonomi, pers Indonesia dihadapkan pada ujian besar, tetap independen, menjaga daya kritis, sekaligus bertahan secara ekonomi. (Dewan Pers)