Ratas Bersama Jokowi, Gubernur Kepri Bahas Cegah Penyebaran Covid-19

Batam, KABARBATAM.COM – Plt Gubernur H Isdianto mengatakan bahwa arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas merupakan pedoman dalam menjalankan semua upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak semakin menyebar. Termasuk terus menyerukan kedisiplinan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga jarak aman.
“Semua yang disampaikan Bapak Presiden menjadi pedoman bagi kita di daerah untuk menjalankan rangkaian pencegahan dan tidak lanjutnya,” kata Isdianto di Rupatama Kanntor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (24/3).
Isdianto mengikuti Rapat Terbatas bersama anggota Kabinet dan Gubernur se-Indonesia yang dipimpin langsung Presiden Jokowi. Rapat melalui Video Conference fokus membahas upaya menghadapi  Pandemi Virus Corona (Covid-19).
Isdianto didampingi Ketua Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah, Kadis Kesehatan Tjetjep Yudiana, Asisten Pemerintahan Raja Ariza.
Dalam rapat terbatas itu, kata Isdianto, banyak hal yang ingin Isdianto sampaikan namun karena waktu yang terbatas sehingga data yang akan dijabarkan tadinya dikirimkan ke Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti segera. Salah satu contoh persoalan yang harus segera disampaikan oleh Presiden, kata Isdianto adalah kedatangan WNI dari Malaysia yang sebagian besar melewati kabupaten Karimun dan Batam. Bukan hanya masyarakat Kepri didalamnya namun juga dari daerah lainnya sehingga terjadi penumpukan.
“Kita akan sampaikan permasalahan ini secepatnya, minta rekomendasi dan langkah apa saja yang diberikan Pemerintah Pusat, karna jika tidak ada jalan keluar akan semakin menumpuk di Kepri,” kata Isdianto.
Selain itu, untuk Kepri sendiri kebutuhan akan Alat Pelindung Diri (APD) diperkirakan sebanyak 5.000 unit serta kebutuhan akan masker sebanyak 200 ribu. Keduanya akan segera disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Isdianto pun mengatakan, sesuai arahan Presiden, Kepri pun akan fokus pada tiga hal. Ketiganya adalah Keselamatan dan Kesehatan yang Utama; Persiapkan Bantuan Sosial;  dan Dampak Ekonomi dan Dampak lainnya dihitung termasuk hitung kesiapan dalam menyiapkan stok pangan dan kebutuhan lainnya.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga beserta Para Gubernur se Indonesia sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah agar terus menyerukan kedisiplinan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga jarak aman. Kepala Daerah diminta untuk monitoring secara ketat, segera buat peta penyebaran virus, prioritaskan mencegah agar tidak semakin meluas termasuk mengurangi mobilitas orang.
Jokowi mengatakan, pertimbangan kebijakan Lock Down tidak dilakukan karna setiap Negara memiliki karakter budaya dan kedisiplinan yang berbeda, dirinya pun telah mempelajari dan menganalisa dengan baik berdasarkan keadaan Negara lainnya sehingga Indonesia tidak memilih jalan tersebut.
“Untuk Indonesia yang paling aman adalah menjaga jarak aman. Kalau benar-benar dilakukan hal ini dapat mencegah Covid-19, namun butuh kedisiplinan dan ketegasan kuat,” kata Jokowi.
Hingga saat ini, laporan yang didapat Presiden dari Kedutaan Luar Negeri, Covid-19 saat ini menyebar di 189 Negara di dunia, Covid-19 menjadi Pandemi yang sangat sulit di cegah.
“Oleh sebab itu dalam penanganan virus ini kita semua harus satu visi, satu kebijakan,” lanjut Jokowi.
Untuk itu, Jokowi berpesan kepada seluruh Provinsi agar benar-benar dikalkulasikan dengan baik dan matang setiap dampak yang terjadi baik dibidang kesehatan bagi rakyat maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya.
Jokowi juga menyampaikan, setelah berkoordinasi dengan OJK terkait keluhan nadi usaha mikro kecil akan diberikan kelonggaran kredit baik perbankan maupun industri non bank serta penunandaan cicilan selama satu tahun juga penurunan bunga.
“Berbagai skenario juga telah diprediksi perbulannya, kita terus lakukan analisis dan pemantauan. Saya himbau daerah dikalkulasikan secara detail sehingga persiapan pembantuan sosial dapat dilakukan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta agar upaya sosialisasi dalam menjaga jarak tersebut bukan hanya melalui pendekatan kesehatan maupun keamanan, namun juga bisa melalui pendekatan keagamaan.
“Untuk itu perlu melibatkan tokoh agama dalam ikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Wapres.
Wapres juga meminta inisiatif para Kepala Daerah (Gubernur) dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang timbul dalam mengatasi Covid-19 ini salah satunya dengan menyiapkan titik-titik lokasi untuk fasilitas isolasi.
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo melaporkan terkait alokasi Alat Perlindungan Diri (APD) saat ini sebanyak 105.000 unit sudah sampai dan sedang di kirim ke daerah, dengan prioritas utama di Jawa dan Bali. Sedangkan malam nanti sebanyak 70 ribu unit lagi akan tiba.
“Kendala pendistribusian dari Provinsi ke RS masih terdapat hambatan, mohon kepada Gubernur agar bekerjasama dengan TNI-Polri agar kesempatan pertama untuk tiba di RS,” kata Doni.
Beberapa hari lalu lanjut Doni, dirinya telah berbicara dengan Menteri Perindustrian bahwasanya ada 23 Industri yang mampu memproduksi APD sehingga jika Presiden menginstruksikan, kebutuhan APD dapat memenuhi logistik tersebut dalam seminggu bahkan dapat membantu Negara lain.(*)