Nasional
PUPR : 30 Persen Biaya Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Ditanggung Pemerintah

KABARBATAM.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan Jembatan Batam-Bintan sepanjang 7 km tak bisa sepenuhnya mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, tidak bisa totalitas dibiayai oleh KPBU, tetapi harus ada porsi dibantu oleh Pemerintah. Porsi Pemerintah sekitar 30 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/4/2021).
Menurut Yudha, Jembatan Batam-Bintan termasuk jembatan khusus. Itu nantinya terdiri dari 2 jembatan, yakni Batam-Tanjung Sauh dan Tanjung Sauh-Bintan. Nantinya porsi pembiayaan pemerintah berada di jembatan penghubung Batam-Tanjung Sauh.
Sedangkan untuk Jembatan Tanjung Sauh-Bintan akan dibangun oleh investor melalui proses lelang.
“Jembatan Batam ke Tanjung Sauh sekitar 2 ribu meter dan Tanjung Sauh ke Bintan 5 ribu meter, jadi total panjangnya sekitar 7 ribu meter,” terang Yudha.
Desain awal pembangunan jembatan ini sejatinya sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 2005 dan diperbarui pada 2010. Namun, karena ke depan berbentuk jembatan tol, terdapat perubahan.
Nantinya, lebar jembatan yang sebelumnya dirancang 28 meter akan ditambah menjadi 33 meter.
“Untuk jembatan Tanjung Sauh ke Bintan yang KBPU, nanti desain yang ada menjadi basic design untuk diupdate oleh investor menjadi DED (detail engineering design), sehingga untuk ditindaklanjuti apa yang kurang difinalisasi,” imbuhnya.
Sementara jembatan Batam-Tanjung Sauh yang menjadi tugas pemerintah, akan diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. “Sehingga saat proses KPBU selesai, DED-nya juga selesai,” tuturnya.
Yudha mengatakan untuk progres saat ini masih dalam tahap finalisasi pembahasan KPBU dan diharapkan segera mulai konstruksi.
Jembatan Batam-Bintan akan mendukung rencana pembangunan pelabuhan peti kemas di Tanjung Sauh dan shelter-shelter di Pulau Bintan, sehingga juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah serta meningkatkan konektivitas di wilayah Kepulauan Riau.
Jembatan itu diharapkan bisa mengurangi waktu tempuh dan juga biaya transportasi orang dan barang.
“Bapak Menteri PUPR dan Bapak Presiden berharap 2024 tidak ada pembangunan fisik. Itu menjadi concern kami, maka targetnya sebelum 2024 jembatan ini sudah selesai,” pungkas Yudha.
Author : Fikri
Source : CNN Indonesia









-
Batam2 hari ago
Kepala BP Batam Tegaskan RSBP Batam Akan Berdiri Secara Mandiri
-
Batam2 hari ago
Sambangi BP Batam, Komisi III DPR Aceh Pelajari Pengembangan KEK dan Pelabuhan
-
Parlemen2 hari ago
Ketua DPRD Kota Batam Pastikan Anggota Dewan Jalankan Fungsi Pengawasan sesuai Tupoksi
-
Batam3 hari ago
BP Batam Sosialisasikan Program Kerja 2025–2029 dan Dialog Terbuka dengan Pengusaha
-
BP Batam1 hari ago
Respons Aspirasi Pengusaha, Deputi IV: BP Batam Akan Lakukan Penyesuaian Kebijakan dan Insentif Terkait Tarif Impor AS
-
Ekonomi2 hari ago
Gubernur Ansar Minta Pembebasan Tarif Impor 32 Persen dari Amerika ke Menko Perekonomian RI
-
Bintan2 hari ago
Bupati Roby Kolaborasi Bersama PT BAI Dukung Program MBG Presiden Prabowo
-
Natuna1 hari ago
Inspektorat Pemkab Natuna Temukan Rp2 Miliar Lebih Kegiatan Fiktif