PKS Minta Gubernur Ansar Tuntaskan Persoalan PSN PLTU di Bintan

Tanjungpinang, Kabarbatam.com – Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kepri, khususnya di Pulau Bintan harusnya berbangga dan senang ketika pemerintah pusat menetapkan pembangunan PLTU sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Hal ini seperti diungkapkan politisi PKS Ing Iskandarsyah baru-baru ini kepada wartawan. Menurutnya, Pemprov Kepri perlu mengatasi persoalan lahan yang menjadi tantangan untuk suksesi proyek ini di Bintan, Kepri.

“Karena banyak keuntungan yang kita dapatkan. Antara lain memperkuat keandalan listrik untuk Bintan dan Tanjungpinang. Sekaligus, sebagai salah satu penguatan fasilitas iklim investasi khususnya kawasan FTZ di Bintan Timur dan Galang Batang. Terkait masih ada kasus tanah di sekitar lokasi proyek pembangunan PLTU itu, jangan jadi hambatan dan kendor untuk merealisasikan PSN ini,” kata Ing Iskandarsyah.

Menurutnya, saat ini justru pemerintah punya kekuatan dan kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa lahan ini. Salah satunya mengalokasikan dana pembebasan kepada pihak pengadilan.

“Sebagaimana pengalaman pembangunan listrik kabel bawah laut interkoneksi antara Batam dan Bintan. Intinya proyek PLTU harus tetap jalan. Proyek PSN ini adalah salah satu kesempatan emas bagi Kepri, untuk menumbuhkan ekonominya apalagi masih dalam situasi covid 19 ini,” tambah Iskandarsyah.

Harapannya, gubernur yang baru, Ansar Ahmad mampu segera menuntaskan masalah ini.

“Kesempatan tidak pernah datang kedua kali. Saya yakin jika proyek PSN ini terwujud, pulau Bintan akan menjadi primadona investasi selain Batam, jadi bisa menjadi alternatif sehingga perekonomian Kepri tidak tergantung dengan Batam karena persoalan listrik adalah kendala utama yang dikhawatirkan investor, bagaimana investor mau masuk kalau persoalan listrik tidak beres,” kata Iskandarsyah.

Dijelaskannya, betapa penting PLTU 2 X 100 MW untuk membangun kekuatan ekonomi Kepri, khususnya di Pulau Bintan.

“Ini daya dorong dan stimulan investasi FTZ di Pulau Bintan. Dan, salah satu kunci jika kita ingin kembangkan ekonomi masyarakat dan investasi pulau Bintan khususnya di daerah FTZ Pulau Bintan dan Tanjungpinang, Pembangunan PLTU harus tetap jalan walaupun ada persoalan lahan dan mafia tanah,” jelasnya.

Jangan sampai, tambahnya, kita kalah dengan mafia tanah dengan mengabaikan kepentingan masyarakat dan produnia usaha di pulau Bintan.

“Rencana pembangunan PLTU Bintan bukan datang tiba tiba begitu saja tapi sudah merupakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN tahun 2018-2027 yang didasari Perpres no 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres no 4 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang mempertimbangkan kebutuhan energi listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi,” ujar Iskandaryah.

Sekarang kekuatan listrik Pulau Bintan ada di Batam. Jika sesuatu terjadi dengan interkoneksi kabel listrik bawah laut, pasti akan timbul masalah.

“Tapi jika ada listrik 2 X 100 MW pasti akan saling memperkuat kelistikan antara pulau Batam dan Bintan,” tutupnya. (*)