Amri Piliang Minta Gembong TPPO di Sejumlah Wilayah Ditangkap

Batam, Kabarbatam.con – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin masif. Tidak hanya Batam, kegiatan tersebut juga menjadi sorotan di berbagai wilayah Indonesia.

Aktifis Pergerakan Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Amri Piliang, mengapresiasi upaya pemerintah memerangi sindikat TPPO.

Selain itu, Ia juga mempertanyakan atas gerakan yang pernah dilakukannya bersama-sama Binwasnaker Kemnaker RI di Bandara Juanda dan Soekarno Hatta yang hingga kini para sindikat yang diamankan belum ada yang dipenjarakan.

“Beberapa hari yang lalu Menko Polhukam, Mahfud Md melakukan sidak di pelabuhan Kota Batam. Namun, kenapa sindikat mafia TPPO tidak di bongkar dan dipenjarakan,” ungkapnya.

Lanjut Amri, setiap harinya ada beberapa penerbangan yang hampir penuh satu pesawat. Isinya PMI non prosedural (ilegal) ke negara tujuan Arab Saudi atau negara di Timur Tengah, biasanya menggunakan Srilanka Air transit Dubai.

“Hari ini akan ada press conference Polres Bandara Soekarno Hatta, tetapi Target Operasi (TO) yang telah kita serahkan nama-nama gembongnya ini tidak kunjung ditangkap. Melainkan Jockeynya yang jadi tumbal, sebulan-dua bulan dipotong masa tahanan keluar lagi mereka,” ujarnya.

Perihal kunjungannya di Batam, Menko Polhukam, Mahfud Md mengatakan, kasus perdagangan orang dengan modus pekerja migran makin masif melibatkan oknum-oknum institusi pemerintah.

“Kondisi itu mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 22 Tahun 21 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,” ujar Mahfud Md saat menghadiri diskusi publik di Swiss Bell, Batam, Kamis 6 April 2023.

Selain itu, Sumatera Utara juga menjadi Sorotan, berdasarkan catatan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dalam tiga bulan terakhir tahun 2022. Ada sebanyak 215 orang yang menjadi korban penyelundupan manusia berkedok penyaluran pekerja migran di wilayah Sumut.

Tak hanya itu, Amri juga berharap agar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jyga harus menjadi perhatian pemerintah pusat di wilayah Bengkalis, Dumai dan Nunukan. (R/Atok)