KAD Kepri Jadi Mitra KPK untuk Mencegah Korupsi di Daerah

BATAM, KABARBATAM.com– Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Kepri akan membantu pemerintah, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah tindak pidana korupsi di daerah, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan dunia usaha.
Ketua KAD Provinsi Kepri Akhmad Maruf Maulana, mengatakan, peran dan tugas KAD di antaranya yakni melakukan upaya pencegahan dan advokasi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.
“Salah satu tugas kami, adalah mengadvokasi jangan sampai ada indikasi-indikasi yang mengarah pada terjadinya korupsi, baik itu pada proses pelelangan pemerintah, perizinan, dan pelayanan lainnya, baik di lingkup pemerintahan dan juga swasta,” ungkap Maruf, saat Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama KAD Provinsi Kepri, di i hotel, Batam, Sabtu (18/5/2019).
Kehadiran KAD Provinsi Kepri, kata Maruf, juga akan melakukan upaya-upaya pencegahan dan advokasi agar dunia usaha dan pemerintah tidak terlibat dalam perilaku korupsi. “Ke depan, kita akan melaksanakan program kerja dalam mendorong terciptanya clean government and good governance,” jelas Maruf.
“Kita harus benar-benar bisa menjalankan fungsi kita dalam mendorong agar pelayanan di berbagai sektor berjalan baik tanpa ada perilaku korupsi,” ujarnya. Anggota KAD Provinsi Kepri berjumlah sekitar 60 orang lebih. Pengurusnya mewakili unsur pemerintah, dunia usaha, dan asosiasi pengusaha.
Ketua Kadin Provinsi Kepri ini menambahkan, KAD juga merupakan mitra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi. Tak hanya di lingkup swasta tetapi juga di pemerintah daerah.
“Pembentukan KAD di tiap-tiap provinsi di Indonesia merupakan tindak lanjut pertemuan dan MoU (nota kesepahaman) antara Kadin Indonesia, dalam hal ini diwakili Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dengan KPK, beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Pengurus KAD Kepri lainnya menambahkan, KAD Kepri telah mendapatkan SK dari Gubernur Kepri. KAD Kepri hadir untuk membantu pemerintah dalam upaya mencegah dan melakukan advokasi pencegahan korupsi.
“Kami sekaligus menjadi sosial kontrol dalam upaya pencegahan korupsi. Baik pelayanan, perizinan, dan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya. Hadir dalam acara ini, perwakilan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan puluhan pengurus Kadin Kepri.(*)