Batam

Massa Buruh Geruduk DPRD, Desak Pembahasan Omnibus Law Libatkan Serikat Pekerja

Published

5 tahun ago

Februari 12, 2020

Redaksi

Batam, Kabarbatam.com– Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) turun ke jalan dan berunjuk rasa di halaman DPRD Kota Batam, Rabu (12/2/2020).
Dalam aksinya, massa buruh menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, mereka meminta pemerintah pusat melalui DPRD Kota Batam memberikan dukungan melalui surat resmi agar penyusunan draff Omnibus Law “Cipta Lapangan Kerja” klaster ketenagakerjaan melibatkan unsur pimpinan serikat pekerja/serikat buruh.
Massa buruh yang berasal dari sejumlah kawasan industri ini juga meminta, dalam penyusunan draff Omnibus Law “Cipta Lapangan Kerja” klaster ketenagakerjaan tetap berpijak pada kesejahteraan pekerja dan perlindungan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja di Indonesia.
“Kami juga menuntut pencabutan klaster ketenagakerjaan di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) “Cipta Lapangan Kerja” yang merugikan pekerja/buruh Indonesia,” bunyi tuntutan massa buruh di depan gedung DPRD Kota Batam.

Putra Respati. (Foto: Kabarbatam.com)

Menanggapi aksi ratusan buruh yang tergabung dalam KSPSI tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Putra Yustisi Respaty mengatakan, kedatangan massa buruh ke DPRD hanya untuk menyampaikan aspirasi, bahwasanya meminta dukungan DPRD Kota Batam untuk mengirimkan surat dukungan ke pemerintah pusat.
“Dimana poin utamanya yaitu untuk meminta dalam pembahasan Omnibus Law terkhusus klaster ketenagakerjaan untuk melibatkan pimpinan serikat buruh, “ujar Putra Yustisi Respaty, Rabu (12/2/2020).
“Allhamdulilah setelah kita terima di ruang rapat, kita sudah sama-sama mendapatkan kabar baik dari pusat bahwa dalam draffnya itu sudah dimasukkan poin dalam pembahasan yang akan melibatkan serikat buruh, ” ungkapnya.
Lanjut Putra Yustisi, tentunya Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto sudah berkomunikasi dan berjanji memberikan surat dukungan tersebut.
“Kebetulan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto tidak berada di tempat, di sini kami hanya sebatas menerima dan mengakomodir aspirasinya, tentu kami mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pimpinan, ” tuturnya.
“Menurut informasinya besok sore surat tersebut sudah ditandatangani Ketua Nuryanto, namun saya juga tidak dapat memastikan karena ketua tidak berada di tempat yang jelasnya kita tunggu besok kepastiannya, ” pungkas Putra Yustisi. (Tok)