Apindo Dukung Kontrak Politik Pertumbuhan Ekonomi 7% untuk Paslon Pilkada 2020 di Kepri

Batam, Kabarbatam. com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi gagasan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri untuk membuat  kontrak politik dengan bakal calon kepala daerah yang mampu meningkatkan  pertumbuhan ekonomi Kepri dan Batam di atas minimal 7 persen.
Ketua APINDO Kota Batam Rafki Rasyid saat dimintai tanggapannya melalui pesan singkat WhatsApp mengapresiasi tantangan dari Kadin Kepri terhadap para calon Kepala Daerah tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi 7 persen di masa lalu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Kota Batam. Sehingga, pertumbuhan 7 persen itu tentunya cukup realistis untuk dicapai,” jelasnya.
Namun sebaiknya, tambahnya, tantangannya tersebut tidak hanya menyebutkan angka pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi juga harus dipaparkan apa yang akan dilakukan dan strategi untuk mencapainya. 
Mengingat, menyebut angka saja tentunya mudah dilakukan. Strategi untuk mencapainya itu yang sulit dijalankan. 
“Jadi para calon Wali Kota ini juga menyampaikan strategi yang dipakai untuk mencapai pertumbuhan 7 persen itu, kita sebagai pemilih tentunya akan bisa menilainya mana yang paling realistis dan bisa diterapkan,” tambahnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, sebenarnya perlu dipikirkan juga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi berkualitas jika dirasakan oleh seluruh kalangan tidak hanya sebagian orang terkaya saja.
Sehingga perlu adanya pemerataan dari ‘kue’ ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Batam. 
“Nah para calon kepala daerah ini pun harus ditanya juga strategi apa yang akan dipakai untuk bisa memeratakan pertumbuhan ekonomi di Batam. Tantangan ini juga harusnya disampaikan menurut saya,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kondisi yang meresahkan diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli. Dimana, ia meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 4,5 Persen atau di bawah 5 ppersen. 
Prediksi tersebut dengan mempertimbangkan seluruh faktor ekonomi makro yang terus menurun dalam beberapa waktu terakhir.
Hal yang sama juga dirilis International Monetary Fund (IMF) yang merilis laporan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan merosot dari 3,5 persen menjadi 3 persen saja.
Kondisi inilah yang memunculkan kekhawatiran bagi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Kepri (Kepri) dan beberapa kadin di bawahnya. 
Mengingat, apabila prediksi di bawah 5 persen ini benar-benar terjadi, maka akan mempengaruh berbagai sektor di seluruh Indonesia. Khususnya Provinsi Kepri.
“Kadin Provinsi Kepri dan seluruh jajaran di bawahnya, sangat khawatir. Apabila pertumbuhan ekonomi berada di bawah persentase tersebut, tentunya akan mempengaruhi berbagai lini sektor perekonomian. Diantaranya, sektor property, Industri, hingga mall dan perhotelan. Dan tentunya, akan mengalami ketidak sesuaian dari apa yang akan diharapkan,” terang Ketua Kadin Kepri Akhmad Ma’ruf Maulana saat ditemui awak media di Graha Kadin Kepri di kawasan Batam Center, Senin (21/10/2019) .
Untuk itu, tambahnya, pihaknya ‘menantang’ para calon-calon yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan maju di Provionsi, Kota maupun Kabupaten, untuk bisa membikin pertumbuhan ekonomi di Kepri di atas minimal 7 persen.
“Hal ini didasari pada, sejak 15 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi di Batam dan Kepri itu tidak pernah sampai 7 persen. Dan kami menginginkan dengan adanya perang dagang antara Amerika dan China ini, pastinya akan banyak peluang investasi yang bisa ditangkap,” jelas Akhmad Ma’ruf Maulana sambil meminta dikoreksi jika diirnya salah data selama 15 tahun terakhir.
Dan hal ini sudah terbukti, tambahnya lagi, dengan apa yang sudah diraih oleh sejumlah negara-negara di ASEAN yang telah mengalami surplus dari adanya dampak perang dagang tersebut di Vietnam, Myanmar, Malaysia dan beberapa negara lainnya.
Pertanyaannya, lalu kenapa Indonesia khususnya Batam tidak? Seharusnya, kondisi ini bisa mengambil momentum itu. Belum lagi UMK pada 2020 sudah mencapai Rp 4,1 Juta.
“Sekarang, kalau industrinya kolaps, tentunya tidak akan ada lapangan pekerja tentunya. Untuk itu, kita membutuhkan sosok pemimpin yang visioner kedepan. Dan dalam hal ini, Kadin Kepri akan menyiapkan Kontrak Politik untuk tokoh-tokoh yang akan maju di pilkada nantinya,” tegasnya. (*)